JAKARTA– Pengadaan rumah sakit untuk pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terus dilakukan. Bahkan pemerintah juga telah membangun komplek penanganan Covid-19 di Pulau Galang. Namun jumlah pasien terus banyak. Jika tidak diimbangi dengan kesadaran dari seluruh pihak, bisa jadi fasilitas kesehatan yang disediakan tak mencukupi.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari F Syam menyatakan bahwa faktor kematian penderita Covid-19 biasanya didasari oleh faktor usia dan keterlambatan penanganan. Semakin tua terkena Covid-19 maka lebih berisiko. Belum lagi jika ada penyakit penyerta.
”Kedua faktor kondisi saat diperiksa,” ujarnya. Misalnya saja saat diperiksa fungsi ginjal dan paru turun sedangkan fungsi hati meningkat perlu diwaspadai. Ditambah lagi ketika tekanan darah dan kesadaran turun turun. Semua itu terjadi jika pertolongan kepada pasien terlambat.
Keterlambatan ini bisa jadi karena rumah sakit rujukan sudah penuh. Di sisi lain, rumah sakit lain kapasitasnya terbatas. Sehingga saat menunggu ditangani, pasien sudah mengalami gangguan dalam organnya.
”Dengan kondisi saat ini yang dimana rumah sakit rujukan juga penuh. Beberapa rumah sakit yang bukan rujukan juga penuh. Terutama ventilator (alat bantu napas, Red),” ucapnya. Ari menyatakan bahwa ventilator menjadi alat yang penting ketika pasien mengalami perburukan dari fungsi parunya. Ventilator untuk membantu pernapasan saat gagal napas.
”Kita harus menjaga agar ventilator kita ini cukup,” imbuhnya. Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan ventilator yang cukup. Sehingga ketika ada tawaran mengenai beberapa produk ventilator, maka menurut Ari dipersilahkan untuk membantu.
Yang dibutuhkan lagi adalah alat cuci darah. Terutama bagi pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal. ”Alat ini terbatas,” ungkapnya. Melihat hal ini, Ari menyatakan bahwa perlu ada pembatasan. Dia contohkan di Jakarta yang menjadi episentrum Covid-19. ”Kalau masyarakat masih di jalan, kasus ini semakin meningkat,” ucap Ari. Sehingga beban kerja rumah sakit serta tenaga medis semakin berat. Dampak jangka menengahnya adalah kasus yang harusnya ditangani tidak mendapatkan haknya.
Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indoneia Prof dr Siti Setiati SpPD dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo mengimbau beberapa hal mengenai penanganan Covid-19. Local lockdown atau karantina wilayah diharapkan dapat memutuskan rantai penularan infeksi. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang no 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Karantina wilayah disarankan dilakukan selama minimal 14 hari, di provinsi-provinsi yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 atau daerah lain dengan berbagai pertimbangan. Menurutnya, karantina wilayah akan memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit. Pelaksanaan local lockdown ini dilakukan dengan melibatkan kerjasama lintas sektor yang matang dan melibatkan pemerintah daerah.
Jika pemerintah masih menunggu herd immunity atau kekebalan kelompok maka harus ada persiapan yang lebih matang. Dalam surat tersebut Siti menjelaskan, pada umumnya herd immunity atau kekebalan kelompok bisa tercapai bila populasi terinfeksi sekitar 70 persen. Artinya jika penduduk Indonesia dihitung 270 juta orang, maka sekitar 189 juta orang terinfeksi.
Kalau rata-rata case fatality rate (CFR) atau kasus berat karena Covid-19 di dunia adalah 3 persen, maka harus ada sekitar 5-6 juta jiwa yang mengalami. Saat ini CFR Indonesia adalah 8-10 persen. Kondisi akan semakin buruk karena Indonesia merupakan wilayah yang luas dan belum meratanya fasilitas kesehatan. ”Skenario ini adalah apabila populasi terinfeksi sekitar 70 persen, bagaimana kalau 90 persen populasi terinfeksi dengan CFR 8 persen? Berapa juta orang akan jatuh sakit dan meninggal karena infeksi ini?” katanya dalam surat tersebut.
Pemerintah sebelumnya mengumumkan ada 132 rumah sakit rujukan penanganan Covid-19. Selain itu juga disediakan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta. Daya tampung hingga sebanyak 3.000 pasien.
Selain itu, pembangunan Pulau Galang juga dilakukan cepat. Pembangunan rumah sakit darurat turut menjadi bagian upaya pemerintah memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan di tengah pandemi. Setidaknya ada dua rumah sakit darurat saat ini. Satu di Wisma Atlet dan satu lainnya Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang. Sampai kemarin, jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet sebanyak 387 orang. Dengan rincian, 77 pasien positif Covid-19, 223 PDP, dan 87 ODP.
Sedangkan Pulau Galang, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa rencana operasional mulai hari ini (30/3) batal. Dia menyebut, itu dilakukan lantaran masih ada sejumlah pekerjaan. ”Belum siap (dioperasionalkan), progres masih 91 persen,” terang dia saat diwawancarai Jawa Pos kemarin.
Menurut Yudo, pihaknya tidak akan memaksakan diri mengoperasikan Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang selama masih ada pembangunan. ”Jangan sampai sudah ada pasien masih ada yang kerja,” kata dia. Perintah itu sudah dia sampaikan kepada Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah sebagai panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Pulau Galang.
Berdasar laporan terakhir yang diterima oleh Yudo, sisa sembilan persen pekerjaan yang belum tuntas terdiri atas tiga mes perawat, mes untuk petugas, mes untuk dokter, gedung laundry, gedung isolasi di ICU, gedung observasi, dan insenerator. Meski sudah ditarget cepat, Yudo memaklumi penyelesaian pembangunan sedikit terlambat. ”Karena banyak sekali gedung yang dibangun,” tegasnya.
Walau ada beberapa yang hanya renovasi dari bangunan lama, Yudo menyebutkan bahwa mayoritas justru bangunan baru. Sehingga pemerintah harus membangun dari nol. Namun demikian, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pihaknya tetap bersiap mengoperasikan rumah sakit tersebut dalam waktu dekat. ”Perkiraan tiga hari lagi (Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang beroperasi),” jelasnya.
Sampai semua progres tuntas, Yudo meminta supaya panglima Kogasgabpad Pulau Galang mengawal ketat. ”Saya sudah infokan pangdam agar benar-benar siap baru dibuka,” tegas dia. Seperti sudah disampaikan oleh Yudo, besar kemungkinan rumah sakit tersebut bakal dipakai lebih dulu oleh WNI dari Malaysia. Khususnya para TKI yang dipulangkan dari negara tetangga itu.
Sementara untuk alat pelindung diri (APD) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah didistribusikan sebanyak 151.000 APD dari total 170.000 stok APD yang ada di Gudang Nasional Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta. Mekanisme penyaluran APD menggunakan dua skema. Skema pertama yang telah dilakukan adalah dengan mengirimkan ke wilayah yang kesulitan transportasi seperti di Papua dan Papua Barat serta wilayah di perbatasan dengan bantuan TNI. Kemudian skema ke dua adalah beberapa dari daerah mengirimkan tim untuk mengambil secara mandiri sehingga kebutuhan di tiap daerah dapat dipenuhi secara cepat. (lyn/syn)
Editor : izak-Indra Zakaria