Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Kaltim Bola Daerah Kriminal Nasional Lifestyle Bisnis Sport

Libatkan Pandangan Warga Wujudkan Wajah Kota Ideal

izak-Indra Zakaria • Kamis, 19 November 2020 - 00:20 WIB
BERDAYAKAN MASYARAKAT: Andi Harun mendengarkan dan mencatat setiap aspirasi yang disampaikan warga yang ditemuinya.
BERDAYAKAN MASYARAKAT: Andi Harun mendengarkan dan mencatat setiap aspirasi yang disampaikan warga yang ditemuinya.

Mencoba menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk benar-benar terlibat menciptakan pembangunan ideal di Samarinda. Dari, oleh, dan untuk warga.

 

Penanganan banjir yang jelas, ketersediaan lapangan pekerjaan tercukupi, hingga tata ruang kota yang nyaman jadi keluhan dasar warga Kota Tepian. Kebutuhan yang sudah tak asing di telinga Andi Harun. Terlebih, hal itu sering disuarakannya ketika duduk jadi wakil rakyat.

Berpasangan dengan Rusmadi Wongso dalam Pilkada Serentak 2020, AH, begitu Andi Harun disapa, kebutuhan itu lagi dan lagi didengarnya ketika turun ke tengah masyarakat. Warga yang ditemui, sekali lagi, menggantungkan asa kepada dirinya untuk menyelesaikan semua perkara itu nanti.

“Keluhan ini pun pasti diluapkan warga ketika paslon lain menemui warga. Karena itu kebutuhan dasar yang diharapkan bisa diselesaikan pemimpin terpilih nantinya,” ungkap dia ditemui media ini di Kawasan Pasar Pagi, (17/11).

Selama menemui masyarakat sejak 26 September lalu, AH tak pernah lelah menyosialisasikan rencana unggulannya, khususnya dana Rp 100–300 juta per RT per tahun. Program yang dirancangnya bersama Rusmadi untuk melibatkan masyarakat dari lingkup paling dasar dalam menciptakan lingkungan yang nyaman huni.

Terwujudnya wajah kota yang ideal tak bisa berangkat dari ide-ide pemimpin saja. Perlu menyertakan pandangan masyarakat dalam menciptakannya. “Apalagi peruntukan dari program itu tak hanya menyasar utilitas seperti PJU (penerangan jalan umum), semenisasi, atau drainase. Tak hanya sarana dan prasarana seperti itu. Turut menyertakan pemberdayaan masyarakat,” ulasnya.

Lewat program itu, AH mencoba menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk benar-benar terlibat menciptakan pembangunan ideal di Samarinda. “Dari, oleh, dan untuk warga Samarinda,” katanya menambahkan.

Apalagi, peran pemerintah bukan sekadar memberi lalu masalah selesai. Perlu keterlibatan warga dalam kesinambungan perkembangan wajah kota.

Ada beberapa hal tak disampaikan warga ketika bertemu dirinya, menurut dia, perlu keseriusan penanganannya dari pemerintahan ke depan untuk masuk dalam skala prioritas, yakni kebersihan.

Bermimpi untuk Samarinda bersih dan kembali menggenggam Piala Adipura jelas perlu dipertegas sejauh mana keseriusan pemerintah menciptakan kultur tersebut. Salah satu yang tak dikeluhkan warga namun dirasanya penting di tingkat RT itu ialah ketersediaan tempat pembuangan sementara (TPS).

“Ini harusnya tersedia maksimal dan ketika saya bersama Rusmadi terpilih jelas jadi hal yang harus dilakukan pertama kali. Karena jumlah sampah se-Samarinda jelas mayoritas dijejali residu rumah tangga,” bebernya.

Lebih dari 1.700 titik didatangi sejak 26 September lalu, Andi Harun menyadari jika permasalahan tak melulu berasal warga. Ada kekurangan dari pemerintah sendiri. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bukit Pinang misalnya, yang terus menciptakan dampak buruk kepada warga sekitar perlu cari solusi.

Di benaknya, sudah ada skema membentuk lokasi pengolahan limbah terpadu seperti TPA Bantargebang, Bekasi. Jika fiskal tak memadai tentu bisa dikerjasamakan dengan kabupaten tetangga, Kutai Kartanegara.

Hal lain, lanjut politikus Gerindra Kaltim ini, persoalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang nyatanya tak melulu soal modal. Ada hal yang lebih mendasar yang diperlukan para pelaku UMKM, yakni pangsa pasar yang jelas. UMKM, sebut dia, seringkali terkendala ke mana menjajakan produk olahannya. “Logikanya begini, nelayan itu butuhnya alat pancing, keramba, atau perahu. Bukan ikan,” sambungnya.

Pemerintah perlu memfasilitasi kebutuhan dasar seperti itu, bukan memberi uang lalu urusan selesai. Dalam kasus UMKM ini, pemerintah bisa menjadi tenaga marketing untuk memasarkannya. Bisa pula menyediakan kanal mengoneksikan produk olahan UMKM dengan pariwisata karena pemerintah yang punya kunci.

Khususnya izin usaha. Bisa saja, kata dia, selipkan aturan dalam pengurusan perizinan dengan menetapkan persentase dari kebutuhan pariwisata harus berasal dari produk UMKM. “Mata pencarian itu prosesnya. Berkontinu. Bukan soal hasil lalu selesai,” tutupnya. (ryu/dwi/k8/bersambung)

 

Editor : izak-Indra Zakaria
#Andi Harun Rusmadi #Pilwali Samarinda #samarinda