Puluhan tahun merdeka, mulusnya jalan tol baru dirasa. Pembangunan jalan tol di Kaltim jadi oase yang disambut ria. Mulusnya jalan diharap jadi asa agar tak terus bergantung batu bara.
NOFIYATUL CHALIMAH – Samarinda
YUDI (28), sejak Desember 2019 tak menghela napas berat tiap akhir pekan. Biasanya dia harus menghabiskan tiga jam untuk pulang ke rumahnya di Balikpapan dari tempat kerjanya di Samarinda. Belum lagi rasa lelah karena jalanan yang dia lewati berkelok, serta naik dan turun. Sejak Tol Balikpapan- Samarinda (Balsam) dibuka pada Desember 2019, dia selalu memilih jalan bebas hambatan ini untuk pulang pergi tiap akhir pekan.
“Jalannya lurus, tidak lelah. Walaupun jaraknya enggak beda jauh, terasa bedanya saya enggak perlu injak rem atau deg-degan kalau mau salip truk di depan,” kisah karyawan swasta di salah satu perusahaan pembiayaan di Samarinda itu. Meski dia harus mengeluarkan biaya untuk membayar tol, Yudi menyebut, tidak masalah. Sebab, biaya yang dikeluarkan tidak beda jauh ketika harus lewat Jalan Soekarno-Hatta sejauh 115 kilometer.
Jika lewat jalan tersebut, dia mesti berhenti di tempat makan. Mengisi perut sambil beristirahat. Belum lagi, pemakaian bahan bakar lebih boros. Saat ini Tol Balsam yang terdiri dari lima seksi sudah digunakan tiga seksi. Yaitu seksi II, III, dan IV dengan panjang hampir 65 kilometer. Sementara seksi I ruas Balikpapan Km 13–Samboja sepanjang 22,03 kilometer, dan Seksi V Sepinggan–Balikpapan (Km 13) sepanjang 11,09 kilometer, belum bisa digunakan.
Sebab, masih ada sejumlah pekerjaan. Namun, diperkirakan pertengahan tahun ini jalan tol sudah bisa dioperasikan seluruhnya. Direktur PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda STH Saragih mengatakan, Seksi I sedang dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan di lapangan untuk memeriksa kekurangan. “Adapun Seksi V masih ada pekerjaan perbaikan badan jalan akibat adanya longsoran,” terang Saragih. Meski begitu, koneksi jalan tol di Kaltim rencananya tak hanya Balsam tetapi juga dari Balikpapan menuju calon lokasi ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara.
Nantinya ketika ibu kota negara baru berdiri, aksesnya akan lebih mudah. Masyarakat bisa mudah mencapai ibu kota negara baru dengan jalan tol itu dari berbagai kota di Kaltim. “Untuk tol ke IKN saat ini tengah dalam kajian yang dilaksanakan konsultan dengan rekan dari Jasa Marga Pusat Divisi Engineering and Planning,” jelas Saragih.
Jalan tol ke IKN ini panjangnya sekitar 60 kilometer. Karena itu, pemerintah sedang merencanakan pelebaran jalan poros Samboja di Kilometer 36, Kutai Kartanegara, ke Petung, Penajam Paser Utara (PPU). Tak hanya jalan mulus hingga IKN yang direncanakan. Tetapi juga jalan mulus sampai Bontang dan Kutai Timur dengan pembangunan Tol Samarinda-Bontang. Pembangunan jalan tol ini masuk dalam Sembilan proyek strategis nasional (PSN) di Kaltim.
Diharapkan pada 2022 pembangunan jalan tol ini bisa dimulai. Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, saat ini upaya pembangunan terus berprogres. “Sedang dilakukan kajian lingkungan oleh konsultan. Dikaji dahulu. Kalau sudah, penetapan lokasi,” ucap Isran. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Irhamsyah menjelaskan, pembangunan jalan tol ini ditangani oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Dijelaskan lelaki yang akrab disapa Iing tersebut, BPJT pusat tengah melakukan review feasibility study (FS).
"Insyaallah tol ini jadi. Soalnya pemerintah pusat serius dengan tol ini. Kenapa saya bilang serius. Karena mereka yang melakukan. Kita kan awalnya punya basic desain, kita serahkan semua ke BPJT. Mereka melihat dan ternyata mereka perlu melakukan review terhadap DED kita, kemudian amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Jadi, sepenuhnya dari mereka, kita hanya mendampingi. Lelang investasi pun dilakukan oleh mereka. Ini skemanya investasi. Jadi, mungkin pembangunan jasa marga dengan investornya," jelas Iing.
Untuk diketahui, dalam rencana desain yang dibuat Dinas PUPR-Pera Kaltim, tol ini bersinggungan dengan Tol Balikpapan Samarinda (Balsam). Di Seksi 4 Tol Balsam nanti, dibangun jembatan di atas Sungai Buaya yang akan menghubungkan Tol Balsam dengan Tol Samarinda Bontang. Tol ini juga akan dibuat mengarah ke Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda. Secara keseluruhan, anggaran pembangunan tol ini diperkirakan Rp 11 triliun. Keberadaan infrastruktur ini menjadi penting untuk menunjang perekonomian rakyat.
Pemprov Kaltim sebenarnya sudah menyiapkan konektivitas antarwilayah di daerahnya. Dalam rencana yang disusun, kereta api akan menyambungkan jalur transportasi dari Kubar, Paser, PPU, dan Balikpapan. Lalu, Balikpapan ke Samarinda, Bontang, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutim akan dikoneksikan dengan jalan tol.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Puguh Harjanto mengatakan, pada dasarnya, infrastruktur sangat berdampak pada pergerakan ekonomi dan investasi yang masuk. Dengan dukungan infrastruktur, Kaltim bisa melirik sektor ekonomi lain. "Jadi, tidak hanya pertambangan," ucapnya. Apalagi saat ini investasi di Kaltim paling banyak masih di sektor pertambangan. Dengan infrastruktur mulus, sektor seperti wisata, ataupun industri hilir, akan lebih mudah tumbuh. Misalnya, pada 2020 atau setelah jalan Tol Balsam diresmikan, meski di tengah pandemi, realisasi investasi di Kaltim sebesar Rp 31,38 triliun atau 147,31 persen dari target realisasi investasi tahun 2020 senilai Rp 21,30 triliun.
Sektor transportasi, seperti keberadaan jalan tol pun berpengaruh terhadap mobilitas, sehingga bisa perlahan meninggalkan ketergantungan dari industri ekstraktif sumber daya alam. Sebab, meski jadi pemasok batu bara terbesar di Indonesia, urusan batu bara tak mulus di Kaltim. Ragam persoalan menghantui. Data dari Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam) Kaltim, dari hasil proyeksi satelit, ada 1.735 lubang tambang yang tampak di Kaltim, baik dari tambang resmi maupun ilegal. Di sisi lain, penerimaan dana dari pertambangan untuk Kaltim juga dianggap kurang sepadan.
Ramainya lalu-lalang ponton di Sungai Mahakam depan Kantor Gubernur Kaltim, tak sebanding dengan royalti yang diterima. Pada 2019 saja, royalti 16 persen dari batu bara hanya Rp 784 miliar. Kelemahan aturan juga diakuinya. Sebab, penghitungan masih berdasarkan self assessment. Urusan jalan di Kaltim pun tak mulus, meskipun cadangan batu bara 25 miliar ton di perut bumi. Bahkan Gubernur Kaltim Isran Noor pun kerap mengungkapkan sarkasme soal jalan di Kaltim. "Kalau jelek sudah biasa. Kalau mulus, baru luar biasa." (riz/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria