BALIKPAPAN – Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai OPD. Ini berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) wali kota terpilih.
Salah satunya RDP bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Wakil Ketua Komisi II Mieke Henny menuturkan, pertemuan ini menyepakati sinkronisasi program visi misi dan implementasi dalam program kegiatan.
Misalnya mewujudkan SDM yang berdaya saing, semua OPD harus memiliki SDM terbaik. Nomor satu soal ASN ditingkatkan dari sebelumnya. “Keuangan ini harus SDM bagus supaya hasil kinerja sesuai visi misi wali kota terpilih,” ucapnya.
Kedua perluasan SDM, khusus BPKAD terdapat dua program kegiatan yaitu pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset. Menurutnya bicara aset ini ibarat harta karun kota yang akan dinikmati seluruh warga.
“Maka harus ada penyelamatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan penyelesaian ketika ada sengketa,” sebutnya. Pihaknya menekankan kepada BPKAD harus ada program prioritas setiap tahun dan targetnya.
Dia meminta laporan data secara sistematis. Sebab banyak aset bersengketa ingin diketahui wakil rakyat. Kemudian mengapa ada aset yang tak memiliki alas hak. “Aset build operate transfer (BOT) atau disewakan harus tahu karena ini berkaitan dengan PAD,” ujarnya.
Mieke menjelaskan, semua ini nanti bermuara pada PAD. Dia mengingatkan agar pengarsipan aset benar-benar dirapikan atau rekondisi. Sehingga aset terjamin aman. “Kami sepakat perlu ruangan khusus seperti gedung arsip aset,” imbuhnya.
Tak kalah penting penyelamatan aset, semua aset lahan yang belum ada bangunan harus diberi pagar. Hal ini menghindari perampasan dari pihak luar. Dia meminta ada pemasangan plang di setiap aset Pemkot Balikpapan.
“Baik yang ada bangunan atau tidak dan aset sewa pinjam pakai,” tuturnya. Pihaknya meminta ini jadi program prioritas masa kerja wali kota terpilih. Namun nanti perlu sinkronisasi dulu dengan program kerja yang sudah dilakukan BPKAD. (din/pro/adv)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan