Sistem dana bagi hasil (DBH) sejak dulu selalu dianggap tidak adil bagi daerah penghasil seperti Kaltim. Salah satu penentu besar-kecilnya anggaran suatu daerah masih berasal dari jumlah penduduk.
SAMARINDA-Pemprov Kaltim berharap urusan yang tak pernah kelar ini bisa diatasi dengan keseimbangan data dan transparansi pusat terkait DBH. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim M Sa’bani, seharusnya DBH tidak bisa hanya berpatokan pada jumlah penduduk.
Sebab jika hanya jumlah penduduk, maka dana besar negara hanya akan tertumpuk di Jawa. Karena jumlah penduduk di Jawa jauh lebih banyak dibandingkan Kaltim. Hal itu membuat daerah penghasil seperti Bumi Etam tidak mendapatkan dana yang cukup, sehingga infrastruktur lebih baik di Jawa.
“Itu sebabnya infrastruktur kita kalah jauh dengan Jawa, jumlah penduduk yang lebih banyak mendapat DBH lebih besar. Sehingga, wajar jalan rusak dikit di Jawa bisa langsung ditambal, karena uangnya banyak,” ujar M Sa’bani, Senin (16/8). Dia berharap, ada keseimbangan data dan transparansi pemerintah pusat terkait DBH. Sebab, selama ini data DBH di pusat, sementara daerah tinggal menerima.
“Harapannya pemerintah pusat dan daerah dapat menghitung sama-sama agar dapat diketahui berapa angka yang wajar untuk suatu daerah menerima DBH,” lanjutnya.
Selain itu, kata Sa’bani, dalam penyaluran DBH ini memiliki banyak hambatan, apalagi kalau ada perubahan kebijakan, sehingga transfer DBH terlambat ke daerah. “Namun demikian, kita juga melakukan komunikasi lebih pada formal, tidak pada lobi-lobi yang tatap muka,” katanya.
Menurutnya, jika dilakukan transparansi dan keseimbangan dalam penyusunan besaran DBH akan memperbaiki atau dapat meningkatkan serta memantapkan tata kelola dalam rangka pemanfaatan dana transfer ke daerah. “Kaltim merupakan daerah penghasil seharusnya DBH memadai untuk kembali ke Bumi Etam,” pungkasnya. (ctr/tom/k15)
Alokasi Dana Bagi Hasil di Kaltim
Provinsi Kalimantan Timur Rp 1.886.788.045
Kabupaten Berau Rp 576.885.787
Kabupaten Kutai Kartanegara Rp 1.596.039.450
Kabupaten Kutai Barat Rp 545.488.722
Kabupaten Kutai Timur Rp 1.129.406.676
Kabupaten Paser Rp 496.665.974
Kota Balikpapan Rp 373.905.837
Kota Bontang Rp 345.632.634
Kota Samarinda Rp 386.617.174
Kab Penajam Paser Utara Rp 335.108.744
Kab Mahakam Ulu Rp 303.696.550
Sumber: Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Editor : izak-Indra Zakaria