Satu per satu kebutuhan pemindahan ibu kota negara disiapkan pemerintah. Selain konstruksi, tenaga di bidang pertanian juga dipersiapkan agar krisis pangan tak terjadi.
BALIKPAPAN-Menyongsong pembangunan ibu kota negara (IKN), Kementerian Tenaga Kerja menyiapkan program pengembangan sumber daya manusia Kaltim. Salah satunya dengan membangun Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) khusus pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal itu disampaikan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah usai menghadiri pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Balikpapan, Senin (31/1).
“Ada lahan hibah dari Pemkab Kukar yang didedikasikan untuk penyiapan SDM. Guna mendukung IKN baru,” katanya diwawancarai Kaltim Post. Perempuan yang pernah menjabat ketua Komisi VIII DPR RI itu melanjutkan, pembangunan IKN membutuhkan SDM berkemampuan khusus. Kemenaker tengah mengkaji pengembangan kompetensi SDM agar sesuai dengan kebutuhan megaproyek IKN nanti. Menurutnya, UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda yang dikelola Kemenaker saat ini, hanya menyediakan pengembangan tenaga kerja untuk sektor pertambangan.
“Saya kira kebutuhannya (tenaga kerja) akan semakin luas. Untuk mendukung IKN baru ini. Tentu SDM di luar itu (sektor pertambangan) sangat dibutuhkan. Termasuk, SDM yang tak kalah pentingnya adalah mengembangkan pertanian,” katanya. Terhadap hal itu, pihaknya akan mengevaluasi program UPTD BLK Samarinda agar mengembangkan SDM di luar sektor pertambangan. Menyesuaikan kebutuhan SDM saat pembangunan IKN.
Meski belum memerinci jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, menaker memastikan, kebutuhan pangan saat kegiatan pemindahan IKN akan sangat tinggi. Apalagi selama ini, untuk memenuhi kebutuhan pangan Kaltim, masih mengandalkan pasokan dari Jawa dan Sulawesi. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu membangun BLKI pertanian di kawasan penyangga IKN seperti Kukar.
“Jadi di Kukar, akan mengembangkan BLK pertanian dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Karena selama ini memang lebih BLK Samarinda lebih banyak konsentrasi pada sektor pertambangan. Seperti menyiapkan tenaga operator alat berat. UPTD BLK Samarinda yang akan diperluas ke Kukar ini, untuk memenuhi kebutuhan SDM di Kaltim dan Indonesia pada umumnya. Makanya kita harus kerja kolaboratif. Antara kementerian, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi,” sebutnya.
Bupati Kukar Edi Damansyah menyatakan, hibah lahan seluas kurang lebih 25 hektare di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, kepada Kemenaker merupakan salah satu dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM pemindahan IKN. “Lahan itu nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung workshop kejuruan pertanian UPTP BLK Samarinda,” kata Edi.
Dia menambahkan, BLKI di Kukar akan mencetak SDM spesifik di bidang pertanian. Mengingat sektor pertanian merupakan sektor andalan kabupaten Kukar. “Kukar punya lahan, punya dukungan peralatan dan permodalan. Hanya tinggal SDM yang masih kurang. Harapannya nanti dengan adanya BLK di Kukar, SDM bisa disiapkan dengan baik,” ucap Edi.
SIAPA PUN TOKOHNYA, HARUS LEGAWA
Siapa yang akan dipilih Presiden Joko Widodo memimpin Nusantara masih jadi teka-teki. Paling lambat, presiden punya waktu dua bulan menentukan. Itu merupakan amanat UU IKN yang disahkan DPR RI pada sidang paripurna 18 Januari lalu. Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas Daerah (Aorda) Kaltim Mohammad Djailani mengatakan, dipilihnya Kaltim sebagai IKN baru adalah berkah. Sehingga pihaknya berharap ada keterwakilan Kaltim dalam Otorita IKN yang menakhodai pembangunan Nusantara. Mereka pun menyodorkan lima nama kepada presiden untuk dipertimbangkan. Yakni Isran Noor (gubernur Kaltim periode 2018-2023), Irianto Lambrie (mantan gubernur Kaltara periode 2016-2021), Syaharie Jaang (mantan wali kota Samarinda periode 2010-2015 dan 2015-2021), Rizal Effendi (mantan wali Kota Balikpapan periode 2011–2016 dan 2016–2021), serta Muhammad Sa’bani (Sekprov Kaltim).
“Kami secara resmi, sudah mengirim surat ke presiden. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangkan tokoh Kaltim untuk memimpin Otorita IKN,” katanya kemarin. Kelima tokoh itu, terang dia, merupakan putra terbaik Kaltim saat ini. Meski demikian, pihaknya memaklumi penunjukan kepala Otorita IKN adalah prerogatif presiden. “Itu kewenangan pak presiden nantinya, harapannya tentu putra daerah karena sudah tahu daerah. Tapi siapa pun yang ditunjuk nantinya tentu harus didukung, minimal ada yang masuk dalam struktur,” ungkapnya. Bahkan, dari beberapa diskusi soal IKN, lanjut Djailani, Kaltim sejatinya sangat siap. “SDM kita itu enggak kalah,” tegasnya. Namun, dia berpesan, siapa pun nanti tokoh yang ditunjuk sebagai kepala Otorita IKN, bukan yang memunculkan kontroversial. “Kaltim sangat kondusif, tapi tetap harapannya ya putra daerah,” ungkapnya. (riz/k16)
Noffiatul Challimah
noffi.office@protonmail.com
RIKIP AGUSTANI
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria