PENAJAM-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) PPU telah membahas keterkaitan rencana mengirim kontingen cabang olahraga (cabor) ke Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII tahun 2022 yang dijadwalkan dimulai 12 November 2022 di Berau. “Bagi kami, untuk porprov itu harus ikut mengirim kontingen cabor, kendati jumlah yang dikirim seminimal mungkin tak jadi masalah. Tapi, harus ikut,” kata Kepala Disdikpora PPU Alimuddin.
Kedua lembaga yang sama-sama membawahi pembinaan olahraga itu terancam tak bisa mengikuti perhelatan pertandingan olahraga bergengsi regional itu di Berau. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU hanya mampu menyediakan anggaran Rp 1 miliar dari Rp 11 miliar yang diusulkan KONI.
Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar mengatakan, kondisi saat ini semua tidak ada yang ideal kaitannya dengan alokasi anggaran.
“Tinggal bagaimana semua pihak terkait bisa memahami hal tersebut,” kata Tohar. Seperti diketahui, kondisi keuangan daerah di PPU sedang tidak sehat setelah defisit ratusan miliar rupiah, dan ditambah utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 434 miliar yang belum dibayar.
Anggaran yang diberikan Pemkab PPU Rp 1 miliar itu disebut Ketua KONI PPU Salehuddin, seperti dilansir media ini kemarin, tidak relevan untuk memenuhi kecukupan selama kegiatan porprov. Kalaupun dipaksakan, Salehuddin menyerahkan pengelolaan dana Porprov VII Rp 1 miliar itu kepada Disdikpora PPU. “KONI hanya sebatas panitia pelaksana saja,” kata Salehuddin.
Alimuddin kemarin mengatakan dengan mengirim kontingen ke porprov sekaligus agar tidak mencederai daerah ini dalam bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM) insan olahraga di PPU.
“Kalau memang dananya tidak cukup dan diminta dikelola oleh Disdikpora tidak ada persoalan. Yang terpenting itu adalah bagaimana sama-sama merumuskan cabang apa saja yang harus dikirim, dan itu masih dalam kewenangan ketua KONI dan jajarannya,” kata Alimuddin.
Di bagian lain keterangannya Alimuddin mengatakan, sangat paham mengenai ketersediaan anggaran yang terbatas di pemkab. “Tetapi, ‘kan ada mekanisme yang namanya diskusi, komunikasi, dan ada bidang-bidang atau satuan-satuan yang memahami terkait itu untuk didengar pendapatnya dan dijadikan landasan pengambilan kebijakan,” katanya sembari kembali menegaskan, pengelolaan anggaran porprov yang Rp 1 miliar dari KONI ke Disdikpora tidak ada masalah. (far/k15)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Editor : izak-Indra Zakaria