Oleh : Muhammad Sarip
Sejarawan Publik
SEBUAH kemajuan yang signifikan terjadi di kompleks istana. Sejarah lokal Kaltim dibahas dalam forum Tim Komunikasi Presiden. Staf Khusus Presiden RI mengundang saya ke Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara pada 31 Januari 2023. Surat berkop Sekretariat Kabinet RI ditandatangani oleh Sukardi Rinakit.
FGD alias Focus Group Discussion atau diskusi terpumpun digelar di gedung sebelah istana negara. Saya hadir dalam kapabilitas sebagai sejarawan publik dari Kaltim. Cak Kardi, sapaan akrab Sukardi yang merupakan penulis satu dari naskah pidato presiden, menggagas forum ini.
Menurut dia, Jakarta sebagai ibu kota negara (IKN) punya narasi sejarah yang kuat. Lokasi dicetuskannya Sumpah Pemuda 1928 berada di kota yang dulunya bernama Jayakarta.
Tempat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 juga di eks Batavia. Ada lagi beberapa peristiwa monumental di era Sunda Kelapa. Lantas, ketika 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kaltim, bagaimana kekuatan narasi historisnya?
Setelah Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara diberlakukan pemerintah per 15 Februari 2022, publikasi yang mengemuka relatif didominasi urusan pembangunan infrastruktur. Padahal Presiden Jokowi menekankan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) bukan sekadar memindah fisik perkantoran, tapi juga membangun mindset, budaya kerja dan magnet pertumbuhan ekonomi baru.
“Jakarta telah memainkan satu fase sejarah sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, tapi saat ini menanggung beban sangat berat untuk menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, pembangunan IKN Nusantara di Kaltim adalah kebutuhan krusial bangsa dengan beberapa alasan fundamental,” begitu pemikiran Stafsus.
Stafsus Presiden ingin mendalami data historis peradaban dari tanah Kutai. Ditelusuri pula pengaruh kerajaan dinasti Aswawarman putra Kundungga dalam peradaban Nusantara. Semuanya bermuara pada imajinasi kolektif kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.
Saya menyampaikan presentasi berjudul “Pertautan Sejarah Peradaban Kutai dan IKN Nusantara”. Persepsi umum bahwa ingat Kutai ingat kerajaan tertua di Nusantara. Namun, nama monarki yang berbasis prasasti yupa itu tersebut bukanlah Kutai. Perlu diketahui, Kutai Kertanegara adalah kerajaan lain yang berbeda secara lini masa, lokasi, dinasti, dan sebagainya.
Konsesus para ilmuwan yang meneliti sejarah Kutai, nama kerajaan dinasti Mulawarman adalah Martapura. Adapun Martadipura merupakan penyimpangan penamaan yang dibuat oleh seorang pejabat Pemda Kutai era 1980-an.
Tentang nama Martapura ini, telah memublikasikan karya jurnal ilmiah berjudul “Kajian Etimologis Kerajaan (Kutai) Martapura di Muara Kaman, Kalimantan Timur”.
Toponimi Kutai dicetuskan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti pada pengujung abad ke-13 Masehi. Kutai dengan tambahan nama Kertanegara dijadikannya nama kerajaan.
Yang unik juga, terdapat dokumentasi Solco Walle Tromp (1888) dan SC Knappert (1905) mengenai nama Nusantara di tanah Kutai. Kedua ilmuwan Belanda ini mencatat tradisi lisan penduduk setempat, bahwa dulunya sebelum bernama Kutai, kawasan permukiman mereka dikenal dengan nama Nusantara.
Dari aspek geografis, kenyataannya memang lokasi Jaitan Layar di Kutai Lama berada dalam gugusan pulau yang banyak. Lokasi di muara Sungai Mahakam tersebut selaras dengan makna harfiah Nusantara dari bahasa Sanskerta sebagai pulau di antara.
Presentasi saya tutup dengan konklusi bahwa peradaban Nusantara dengan titik awal berakhirnya masa pra-aksara, dimulai dari timur Pulau Kalimantan. Meski daerah-daerah lain punya klaim kehidupan purba yang lebih tua, tetapi menurut antropolog Koentjaraningrat, istilah peradaban merujuk suatu kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, dan sebagainya.
Toponimi Nusantara sebagai nama ibu kota baru negara tidak bisa dilihat hanya dari perspektif Jawa-sentris karena dari lokalitas Kalimantan—khususnya wilayah pra-Kutai—juga terdapat jejak toponimi Nusantara tanpa pretensi hegemoni Jawa atas luar Jawa.
Dalam rangkaian perjalanan ke Jakarta yang difasilitasi negara, sebelumnya saya bertemu dengan orang Kaltim yang menjadi unsur pimpinan tinggi madya di struktur pemerintahan IKN. Beliau bernama Myrna Asnawati Safitri PhD, deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Otorita IKN.
Karena tahu saya orang Samarinda juga, beliau berbincang menggunakan bahasa Banjar, Samarinda. Lulusan S-3 Ilmu Hukum Universitas Leiden Belanda itu adalah cucu Badroen Ariepd, seorang pejuang kemerdekaan di Samarinda itu.
Beliau orang Kaltim pertama yang menjadi Deputi Otorita IKN. Secara privilese, pengangkatan Bu Myrna langsung dengan Keputusan Presiden (Keppres) tanpa proses lelang jabatan.
Sebagai unsur masyarakat lokal, Bu Myrna peduli dengan kearifan lokal Kaltim, termasuk yang berkaitan dengan literasi sejarah lokal. Desember 2022 saya bersama Bu Myrna menjadi narasumber talk show sebuah TV bertema “Kembalinya Pusat Peradaban ke Bumi Kalimantan: Refleksi Sejarah Kerajaan Tertua di Indonesia”.
Menurut alumnus SMP 1 dan SMA 1 Samarinda tersebut, pembangunan IKN menjadi momentum pemajuan kearifan lokal Kaltim. Saya sepakat dengan Bu Myrna, bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan yang Indonesia-sentris (qi/kri/k16)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan