Penyelenggaraan pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara dipastikan akan dimulai tahun depan. Keputusan itu tinggal menunggu keppres ditandatangani Joko Widodo.
BALIKPAPAN- Tahap awal pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, diklaim pemerintah berjalan sesuai rencana. Pada 2024, jumlah ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang. Terdiri dari 11.274 ASN kementerian dan lembaga, serta 5.716 personel TNI/Polri.
"Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat mengunjungi lokasi pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sabtu (10/6).
Untuk menunjang kehidupan ASN di IKN, Azwar menyebut pemerintah akan membangun sejumlah sarana dan prasarana. Seperti sarana olahraga, lahan hijau, danau, dan lain sebagainya. Juga ada dukungan sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik. Termasuk pembangunan 47 tower hunian ASN yang pengerjaannya akan dimulai bulan depan. Sementara pembangunan
rumah tapak jabatan menteri sudah dimulai.
Tower apartemen ASN yang dibangun pada tahap awal ini berada pada ring 1 atau dekat dengan istana negara di Nusantara. Seluruh konstruksi dibangun ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersil, dan hunian. Semua hunian dan fasilitas disiapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian PUPR.
“Ini agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal,” harapnya. Pada peninjauan tersebut, Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN. Pembentukan MPP ini perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat. "Kementerian PANRB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengitegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP digital di IKN," ucapnya.
Anas menjelaskan, pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi,” ujarnya. Menurut Anas, sebagai serambi Nusantara, PPU bisa menjadi pionir budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif, dan profesional di Kaltim. Dengan demikian, ASN di Kaltim harus siap dan mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam menghadapi disrupsi.
“Di IKN nanti, ASN Penajam Paser Utara harus jadi penggerak, jangan hanya jadi penonton. Sehingga perubahan harus dikerjakan dari sekarang,” ujar Anas saat memberi pengarahan ASN di lingkungan PPU di hari yang sama.
Terkait pemerintahan berbasis digital melalui SPBE, Anas menyatakan, Pemkab PPU harus turut mengadopsi perluasan dan penerapan teknologi dalam birokrasi pemerintahan.
Kompetensi pegawai juga harus terus disesuaikan dengan perubahan teknologi, termasuk memastikan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi teknologi. Anas menekankan, digital reform menjadi kunci untuk melipatgandakan pencapaian reformasi birokrasi berdampak. "Kalau digitalnya jalan, pertumbuhannya bukan deret ukur tapi eksponensial. Sehingga saya sangat berharap Penajam Paser Utara ini akan menjadi kabupaten paling maju di Kaltim kalau ini semua diterapkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi yang turut mendampingi kunjungan Anas menyampaikan, progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen. Dalam proses terbentuknya IKN, Thomas menyebut terdapat empat tahap proses. Yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan. "Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui keppres. Kami (Otorita) hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita," ujar Thomas.
Dengan progres pembangunan infrastruktur dasar yang hampir 30 persen, pemerintah optimistis sebagian perkantoran dan hunian akan selesai pada Juli 2024. Sehingga rencana upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Agustus tahun depan bisa terlaksana. Terkait percepatan MPP di IKN, menurutnya masuk pada bagian penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan MPP perlu dilakukan dan pemerintah harus siap untuk merespon semua kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik. "Saya sangat setuju (percepatan MPP) untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan kalau bisa melebihi yang hari ini," ungkapnya. (riz)
Editor : izak-Indra Zakaria