TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tengah melakukan kerja sama dengan Governors Climate and Forest (GCF) Task Force, mengenai perdagangan karbon yang ada di Kaltara.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara Syarifuddin saat dikonfirmasi media ini. Menurut dia, pihaknya tengah belajar dengan GCF Task Force untuk menyusun dokumen dan teknis dalam perdagangan karbon. Sebab, potensi Kaltara dalam isu perdagangan karbon sangat menjanjikan.
“Hutan Kaltara cukup banyak potensinya. Maka dari itu, potensi perdagangan karbon sangat menjanjikan. Saat ini dilakukan kerja sama dengan GCF Task Force,” terangnya, Jumat (16/6). Potensi hutan 70- 80 persen luas daratan. Luas daratannya, sekitar 7 juta hektare. Jika melihat potensi hutan, ada sekitar 5 juta hektare. Sehingga potensi jual karbon luar biasa. Apalagi, ada juga Mangrove kurang lebih 150 ribu hektare. Separuh APL (Area Penggunaan Lain) dan sisanya merupakan kawasan.
“Dikarenakan Mangrove ini alami kerusakan, maka rencananya akan di reklamasi. Ini potensi yang cukup besar,” ujarnya.
Nantinya, seluruh wilayah di Kaltara yang memiliki potensi, akan dijual karbonnya. Apalagi tidak semua hutan berpotensi. Akan dihitung nantinya. Kerja sama dengan Governors Climate and Forest (GCF) Task Force untuk membantu menyusun dokumen dan penghitungan serta cara berdagang. Karbon Kaltara sangat lengkap, hutan yang bagus dan pihaknya memastikan dapat menekan kebakaran hutan.
“Pengamanan hutan sangat baik. Meski tidak 100 persen, namun pengendalian bisa dilakukan. Ini yang menjadikan Kaltara berpotensi,” tuturnya. Sementara itu, Country Director GCF Task Force, Syahrina D Anggraini mengatakan, koalisi gubernur untuk perubahan iklim dan hutan. Ada sejumlah provinsi di 11 negara. Salah satunya adalah Kaltara yang bekerjasama dengan GCF Task Force. “Kami berbagi ilmu termasuk dalam isu karbon,” kata dia.
Kapasitas atau pemahaman di Pemprov Kaltara, menurut dia cukup terbatas dalam memahami isu ini. Tidak sampai ke tahap teknis. Maka dari itu, pihaknya menawarkan bantuan dan kerja sama. Di mana diperlukan pemahaman teknis, sehingga jika ada tawaran mengenai perdagangan karbon, maka Pemprov Kaltara bisa memahaminya.
Pihaknya membantu dalam segala hal, baik itu penyusunan dokumen hingga lainnya. Apalagi, potensi karbon di Kaltara cukup besar. Untuk itu diperlukan pemahaman teknis. Ada sejumlah metode dalam penghitungan. Misalnya jika menghitung menggunakan luasan hektare. Dihitung berapa jumlah per ton per tahunnya.
“Sejauh ini, jika melihat hitungan kasarnya, potensi yang ada ialah ribuan ton per hektare per tahun. Dan itu tergantung dari tutupan lahannya untuk hutan yang masih bagus,” pungkasnya. (fai/uno/rdh)
Editor : izak-Indra Zakaria