TANJUNG REDEB – Beberapa hari terakhir tak sedikit masyarakat khususnya para Ibu Rumah Tangga (IRT) mengeluhkan sulitnya mendapat gas elpiji, jika ada pun harganya yang biasa hanya Rp 32 ribu menjadi Rp 40 ribu untuk setiap satu gas 3 kilo.
“Sudah harganya mahal, barangnya juga tidak ada,” keluh salah satu warga Jalan Padat Karya, Anita, kepada Berau Post (2/1).
Dia berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah terkait hal ini, karena kondisinya sudah sangat menyusahkan masyarakat. “Karena gas itu adalah kebutuhan pokok untuk saat ini, jika tidak ada gas maka susah untuk masak,” singkatnya. Merespons hal ini Wakil Ketua Komisi II, Wendie Lie Jaya, kondisi ini disebabkan adanya oknum-oknum yang melakukan penyelewengan atau melakukan penyalahgunaan barang bersubsidi tersebut.
Dimana menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk menangani permasalahan yang saat ini sedang terjadi. “Karena tidak sedikit masyarakat yang saat ini mengeluh terkait dengan kelangkaan gas elpiji ini,” akunya kepada Berau Post.
Hal ini pun ditegaskannya, seharusnya menjadi perhatian serius dari Pemkab Berau, dalam arti Pemkab harus membentuk tim untuk membuat transparasi penyaluran barang bersubsidi tersebut. Sehingga penyaluran mulai dari atas bisa berjalan dengan lancar.
“Pemkab Berau harus bertindak tegas, jangan hanya melakukan operasi pasar, sidak dan lain sebagainya. Karena hal ini sudah sering terjadi bahkan berulang-ulang kali,” tegasnya.
Dia juga meminta pemerintah daerah dapat menggandeng pihak berwajib untuk melakukan kegiatan mulai dari atas, dan dirinya pun meminta jika memang ada oknum yang melakukan hal tersebut maka bisa ditindak tegas. “Karena jika tidak ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka hal ini akan terus menerus terjadi. Sehingga harus ada tindakan agar bisa memberi efek jera bagi oknum tersebut,” katanya.
Menurut politisi Partai NasDem ini juga, DPRD Berau pun siap untuk melakukan pengawasan atas kerja tim jika Pemkab Berau mau membentuk tim nantinya. Karena menurutnya hal tersebut juga menjadi pengawasan dari Komisi II DPRD Berau. “Kami di Komisi II siap untuk melakukan pengawasan, karena memang harus ada tindak tegas untuk hal ini,” tandasnya.
Sementara Sales Branch Manager (SBM) Rayon VI Pertamina Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimut), Gatot Subroto, belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini.
Diwartakan sebelumnya, Kabag Ekonomi, Setkab Berau, Kamaruddin mengungkapkan, fenomena kenaikan harga tersebut belum diketahui penyebabnya. Bahkan dia mengaku baru mengetahui informasi tersebut. "Nanti kami coba cek lapangan. Terima kasih sudah berbagi informasi ke kami," katanya saat dikonfirmasi awak media ini.
Dia menyebut, saat ini khusus di wilayah Berau distribusi gas melon dijatah dalam setahun sebanyak 2,1 juta tabung. Itu sudah melalui pendataan subjek penerima tabung yang masuk dalam kategori tidak mampu alias miskin. "Yang berhak menerima gas melon itu orang yang tidak mampu. Karena memang disubsidi pemerintah untuk orang miskin," ujar dia.
Ia mengungkapkan fenomena terbalik malah terjadi di lapangan. Di mana banyak orang yang memiliki kemampuan ekonomi baik di atas rata-rata penduduk miskin di Berau, malah berebut untuk mendapatkan jatah tabung gas melon. Hal itu yang kerap menjadi penyebab kelangkaan tabung gas di Berau.
Karena itu, pemerintah disebutnya memberikan peringatan serius agar pembeli tabung gas mesti orang yang benarbenar tidak mampu. "Kadang orangnya mampu. Justru mereka ini yang teriak-teriak tidak dapat tabung gas," katanya.
Selain menyasar kelompok warga kurang mampu. Gas melon disubsidikan kepada pelaku UKM di Berau dengan jumlah yang juga dibatasi. Pembelian maksimal untuk dua sampai tiga tabung dalam sehari. Termasuk jatah khusus bagi kelompok nelayan yang membutuhkan tabung gas untuk berangkat menangkap ikan. "Mekanisme itu sudah terapkan. Cuma banyak orang mampu yang kurang tahu diri," tegas dia. Selain itu, pihaknya melakukan komunikasi intens dengan pihak agen, demi memastikan tidak ada terjadi penimbunan gas melon oleh para agen hingga pengecer pinggir jalan.
Di wilayah Berau, kini terdapat 6 agen yang bergerak aktif menyalurkan gas melon. Sementara untuk jasa penyalur, sekitar 100 lebih yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah.
"Nanti kami cek juga ke agen. Apakah benar terjadi kelangkaan yang berakibat naiknya harga di pasaran," ucapnya.
Dia juga menyampaikan, pada 2024 ini diterapkan skema penyaluran subsidi gas melon secara tertutup. Kebijakan yang mengharuskan para pembeli mesti menunjukkan KTP untuk membeli gas melon. Namun kebijakan itu belum turun ke daerah. Pemerintah belum mengeluarkan aturan khusus terkait rencana tersebut. Namun dia pastikan skema itu akan berjalan demi memberikan hak subsidi tepat sasaran. "Kita lihat nanti regulasinya," tutupnya. (aky/sam)
Editor : izak-Indra Zakaria