SAMARINDA–Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025 Kaltim akan berakhir, dan memasuki periodisasi baru 2025–2045. Sesuai Permendagri Nomor 86/2017 Pasal 18 yang menetapkan bahwa penyusunan RPJPD dilakukan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode sebelumnya.
Pemerintah daerah diminta menetapkan RPJPD periode yang baru paling lambat di minggu pertama Agustus tahun ini. Hal itu sesuai instruksi Mendagri Nomor 1/2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2025–2045.
RPJPD memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang, disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pada prinsipnya, perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang menyinergikan berbagai kepentingan dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media (pentahelix) sebagai pelaku pembangunan daerah. Penyusunan itu mempertimbangkan berbagai isu di tingkat internasional, nasional, dan regional.
Rumusan awal Visi Kaltim Sejahtera 2045: Kaltim Maju, Adil, dan Berkelanjutan. Perwujudan visi tersebut dilakukan melalui pendekatan tiga transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Sebab, akademisi masuk sinergi pentahelix, Universitas Mulawarman (Unmul) turut membantu dalam terwujudnya perencanaan yang baik. Unmul memfasilitasi perencanaan itu dengan mengadakan diskusi publik yang diisi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Yusliando, dan panelis dari pakar Unmul. Agenda tersebut dilaksanakan di Gedung Prof Masjaya, Unmul pada Selasa (30/1) lalu. Dalam diskusi tersebut, Yusliando juga memaparkan evaluasi RPJPD Tahun 2005–2025 (lihat infografis).
Dikatakan Kepala Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Erwiantono, diskusi itu merupakan diskusi keempat. Sebelumnya Bappeda sudah melakukan tiga seri diskusi, yang juga diikuti beberapa pakar Unmul yang menjadi narasumber. “Diskusi dimotori Unmul dengan pembahasan yang lebih intens dan mendalam. Kami mengambil inisiatif untuk berpartisipasi memberi pemikiran dan isu strategis dari sudut pandang akademis, kami berharap dokumen itu semakin tajam nantinya,” jelas Erwin.
Dalam paparan itu, perlu banyak pembenahan dalam penyusunan di konsiderans selanjutnya. Panelis yang hadir turut memberikan pandangannya menurut latar belakang mereka masing-masing. Komposisi panelis tersebut ada Mustofa Agung Sardjono yang merupakan ahli lingkungan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan lingkungan hijau. Agung membahas tentang isu karbon trading dan perubahan iklim.
Dari ahli perikanan dan kelautan, ada Iwan Suyatna. Iwan mengangkat isu ekonomi biru. Ia membahas tentang pemanfaatan sumber daya energi dan berkelanjutan dari hasil laut, sumber energi baru dan kelautan, wisata bahari, serta potensi perikanan dan jasa kelautan.
Kemudian ada Widi Sunaryo, yang merupakan ahli pengolahan hasil pertanian. Ia berbicara tentang ketahanan pangan. Widi yang juga menjabat sebagai kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Unmul, sehingga Widi dapat melihat riset-riset strategis yang dibutuhkan ke depan.
Selanjutnya Muliati yang merupakan ahli ekonomi pembangunan. Ia berbicara tentang bagaimana pembangunan itu tidak hanya mengejar daya saing secara bisnis, tapi juga membuka peluang untuk menyejahterakan seluruh kalangan.
Selain itu, Muliati juga membahas tentang disparitas –kesenjangan– pembangunan di daerah yang masih tertinggal, tengkes (stunting), kemiskinan ekstrem, yang menurutnya harus ada kebijakan pembangunan khusus. Pembangunan khusus itu memberikan jaminan sosial, menumbuhkan mesin ekonomi hijau, dan bagaimana menautkan pusat pertumbuhan ekonomi dengan potensi demografi Kaltim.
Selanjutnya Guru Besar Informatika Havilludin. Dia mengungkapkan tentang meningkatkan layanan publik dan ekosistem bisnis dengan menggunakan instrumen digitalisasi.
Dan terakhir, Martinus Nanang yang merupakan ahli sosio antropologi. Martinus melihat kesiapan masyarakat Kaltim merespons isu Ibu Kota Nusantara (IKN), perubahan iklim, dan melihat bagaimana Kaltim ke depan mengurangi disparitas, serta meningkatkan potensi masyarakat. Sehingga peluang untuk berpartisipasi di pembangunan lebih luas dan terbuka. Termasuk mempertimbangkan kearifan lokal Bumi Etam. “Nanti juga ada QR code untuk masyarakat bisa berpartisipasi memberikan masukan dan memberikan sudut pandang yang luas,” kata Erwin.
Terlibatnya Unmul dalam perumusan RPJPD membuat Unmul mendelegasikan tim gugus tugas yang terlibat dari awal penyusunan. “Mulai evaluasi sampai memberikan masukan,” ungkap Erwin.
Di samping itu, menurut Erwin yang juga dosen aktif di Unmul, bagaimana Unmul mendayagunakan sumber daya yang saat ini dimiliki. “Nantinya digunakan untuk menyusun dokumen berbasis saintifik data, sehingga publik dapat melihat kondisinya seperti apa, selanjutnya bisa menjadi konsiderans, dan referensi bagi pemerintah Kaltim dalam mengambil keputusan yang tepat,” pungkasnya. (dra/k16)
NASYA RAHAYA
@nasyarahaya