Wali Kota Samarinda Andi Harun melantik dua pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Rabu (7/2). Dua pejabat tersebut adalah Anis Siswantini sebagai kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Fauzi Irawan sebagai kepala Dinas Perikanan.
ANIS Siswantini sebelumnya menjabat camat Samarinda Kota sedangkan Fauzi Irawan sebelumnya menjabat kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkot Samarinda.
Dalam agenda yang diadakan di aula rumah jabatan wali kota, Jalan Ruhui Rahayu, Kecamatan Samarinda Ulu, turut dilantik 52 pejabat fungsional serta 29 kepala sekolah.
Andi Harun mengucapkan selamat kepada pejabat baru dan berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Ia juga mengingatkan untuk menjaga integritas, tidak terlibat korupsi, dan membuat inovasi yang dapat meningkatkan daya saing daerah. “Kami harap Anda dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab. Jangan sampai ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Buat inovasi-inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada pejabat baru meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, baik di bidang Satpol PP dan Perikanan. Ia menekankan pentingnya penataan kota, pengendalian inflasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kepada kepala Satpol PP, saya minta Anda untuk merencanakan dengan baik kebijakan-kebijakan terkait penataan kota, seperti pom mini (mesin dispenser pertamini) dan sebagainya. Bahwa pemerintah harus responsif terhadap aspirasi masyarakat, namun mempertimbangkan semua sisi,” ucapnya.
Sementara itu, kepada kepala Dinas Perikanan, politikus Gerindra yang juga ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) berpesan, pejabat baru mempelajari data, terutama tugas yang melekat dalam rangka pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Mengingat sektor tersebut terdapat salah satu komoditas yang sering mengalami kontraksi pada kegiatan pengendalian inflasi, agar menjadi perhatian prioritas.
“Termasuk menggenjot peningkatan produksi perikanan, khususnya budi daya air tawar, serta penataan manajemen dan koordinasi dengan provinsi dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) untuk ikan tangkap,” pesannya.
Tidak hanya itu, Dinas Perikanan diharapkan menjadi penguat pada UMKM dari sisi pengolahan hasil laut atau danau, terutama pelaksanaan perwali baru tentang badan usaha milik rukun tetangga (BUM RT). Salah satu lini usaha yang sedang marak di ibu kota Kaltim adalah budi daya ikan tawar. “Agar dinas menjadi regulator serta mendukung usaha-usaha yang dilakukan masyarakat,” pungkasnya. (dra/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46