Disdikbud Mengaku Selalu Imbau Sekolah Tak Jual Buku Sekolah
Denny Saputra• Kamis, 8 Agustus 2024 - 18:00 WIB
Asli Nuryadin
Polemik masalah jual beli buku penunjang pelajaran pada beberapa sekolah negeri di Samarinda belum kunjung menemukan titik temu.
Senin (5/8) lalu perwakilan masyarakat menyerahkan bukti dugaan praktek jual beli buku di sekolah kepada Asisten II Pemkot Samarinda Ridwan Tassa, namun janji penelusuran atas tindak lanjut laporan tersebut belum dikerjakan.
Dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin mengatakan bahwa hingga Selasa (6/8) dirinya belum menerima laporan tersebut.
Namun demikian dia menyebut sejak beberapa tahun belakangan ini kerap mengingatkan pihak sekolah baik guru atau kepala sekolah tidak menjual buku apa pun di luar yang buku utama di sekolah.
“Memang data yang dikumpul (perwakilan orang tua) sudah ada 30 sekolah, tapi saya belum tau sekolah mana saja. Tapi kami pasti merespon dengan mengecek, dan mohon ditunggu karena itu butuh proses tidak bisa cepat pastinya. Kami klarifikasi kebenarannya. Tentu saat ini masih berjalan. Kalau untuk target, yang jelas kami jalan terus sesuai dengan tindakan permasalahannya,” ucapnya, Selasa (6/8).
Dia mengaku pihaknya juga sudah beberapa bulan terakhir melakukan investigasi dengan mengambil data di tiga kecamatan. Sambil jalan terus mengedukasi dan mengingatkan, karena yang diingatkan bukan satu-dua orang.
“Ada ratusan ribuan siswa dan orang tua siswa di Samarinda. Ini yang kami edukasi ke sekolah,” singkatnya.
Namun diakuinya kadang-kadang permasalahannya munculnya tidak di sekolah, tetapi di kelompok paguyuban, ketika ada orang tua siswa menanyakan buku penunjang. Karena sekolah sudah diingatkan jangan jual-beli buku.
“Namun yang kami tekankan agar jangan ada intimidasi baik ke siswa atau orang tua. Kalau memang ada sekolah mengintimidasi laporkan saja,” tegasnya.
“Kami juga ingatkan pihak sekolah atau guru tidak mengarahkan membeli buku di area tertentu, misalnya di gang samping sekolah,” sambungnya.
Sementara itu terkait empat opsi solusi yang dipaparkan ke walikota untuk mengatasi masalah ini, dirinya menyebut saat ini masih dikaji TAPD termasuk menunggu Keputusan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
“Tapi tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Kami ingin suasana kondusif. Apapun opsi yang dipilih nanti, kami akan siapkan mekanismenya. Misalnya ketika memilih opsi mencetak buku penunjang sendiri, tentu pemkot akan segera merealisasikannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah sedang mengkaji empat opsi sebagai solusi permasalahan buku, mengingat dari laporan yang diterima walikota, untuk tingkat SD memerlukan 9 buku penunjang sedangkan SMP perlu 10 buku. Dengan jumlah siswa sekitar 89.966 orang.
Salah satu opsinya yakni menggunakan modul ajar digital dari kemendikbud. Pada opsi ini pemerintah juga bisa mencetak sendiri, tentu dengan kualitas berbeda dari penerbit saat ini, dan membutuhkan anggaran Rp 20 miliar.
“Kami meminta OPD teknis bersama TAPD mengkaji beberapa opsi, misalnya mengalokasikan anggaran APBD. Kami akan terus berupaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini,” ucap Andi Harun dikonfirmasi Jumat (2/8) lalu. (*)
