Prokal.co, Pertemuan Wali Kota Samarinda Andi Harun dengan warga di Balai Kota pada Sabtu (10/8) lalu, justru memunculkan perkara baru, yakni dugaan intimidasi sekolah kepada salah satu orangtua murid di salah satu sekolah di Samarinda.
Diungkapkan orangtua murid tersebut, dia memang hadir di Balai Kota saat penyerahan bantuan kartu sosial non tunai. Di sana, Andi Harun membuka sesi tanya jawab langsung kepada warga Samarinda.
“Karena disampaikan boleh bertanya, ya saya menanyakan perihal jual-beli buku. Memang saya sudah beli buku untuk anak. Pak wali kota menanyakan tentang di mana sekolahnya, ya saya jelaskan apa adanya,” ungkap orangtua tersebut yang namanya tak ingin disebutkan. Ibu tersebut menjelaskan sudah membeli buku seharga Rp 425 ribu untuk empat buku.
Setelah pertemuan dengan wali kota, rupanya ada yang merekam. Video tersebut lantas menyebar di sekolah tempat anak dari orangtua itu. “Setelah pertemuan di Balai Kota itu banyak yang meneror,” sambung ibu tersebut.
Penyampaian ke wali kota, lanjut ibu tersebut, justru dianggap sebagai mencemarkan nama baik oleh oknum di sekolah tempat anaknya menempuh pendidikan.
Senin (12/8) lalu, sekolah tersebut mengadakan pertemuan dengan sejumlah orangtua dan wali murid. “Jadi ada pertemuan di aula sekolah. Pertemuan itu menekankan terkait jual-beli buku,” sambungnya. Saat itu, diminta tanda tangan di selembar kertas berisi absensi. Namun, dia tak menandatangani.
“Itu jebakan, ternyata tanda tangan itu digunakan untuk seolah-olah menjelaskan tidak ada jual-beli buku,” imbuhnya.
Setelah pertemuan di aula sekolah, ibu tersebut dibawa ke ruang kepala sekolah. “Saya sempat ngerekam tapi hitam aja, habis itu handphone saya dipaksa diambil, saya sudah larang,” ujar ibu tersebut. Namun, oleh oknum paguyuban tetap dipaksa dan rekaman dihapus.
Tindakan tersebut membuat dirinya mengambil langkah hukum. Melaporkan oknum sekolah ke Polresta Samarinda (13/8). Pengaduan itu didampingi kuasa hukum dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim.
Sudirman, kuasa hukum ibu tersebut membenarkan ibu tersebut sudah melaporkan ke penyidik Polresta Samarinda. “Yang dilaporkan kepsek, oknum RT, dan oknum ketua paguyuban,” jelas pria yang akrab disapa Dirman.
Dia menuturkan, pelaporan itu atas sangkaan awal terkait intimidasi. “Pak wali kota itu berencana merespons terkait jual beli buku. Gawai ibu itu diambil paksa karena di video itu ada bukti percakapan di dalam ruang kepala sekolah,” sambung dia.
Sebelumnya, Andi Harun sudah menyampaikan bahwa tidak ada jual-beli buku di sekolah. Baik buku wajib atau penunjang.
“Untuk buku wajib itu dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), itu ada anggarannya. Selanjutnya buku penunjang akan ditanggung APBD Samarinda,” ucapnya di sela-sela menyerahkan bantuan sosial nontunai di halaman parkir Balai Kota Samarinda.
Andi Harun menegaskan, dirinya sudah membuat surat keputusan yang menegaskan bahwa sekolah tidak boleh peserta didik dalam menyuruh membeli buku.
Namun, di sisi lain, dalam penerapan keputusan tersebut peran warga dan wali murid dalam menolak jika diminta untuk membeli buku juga cukup penting.
“Jadi kalau masih ada yang menyuruh beli buku penunjang di sekolah SD dan SMP negeri di Samarinda, bisa dijawab bahwa menurut Pemkot Samarinda orangtua siswa juga siswanya sendiri tidak dibebani untuk membayar buku, baik buku wajib maupun penunjang,” tegasnya. (*)