PROKAL.CO, SAMARINDA- Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut 2025 dengan semangat tinggi.
Betapa tidak, ada dukungan dana Rp 58 triliun yang digadang-gadang menjadi katalis utama pembangunan daerah.
Dana ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 21 triliun serta transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 38 triliun.
Sokongan ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Dana ini akan mempercepat pembangunan daerah untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam acara Dialog Publika TVRI Kaltim, (27/12/2024).
Didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim, M Syaibani, Akmal menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) serta mempercepat realisasi proyek-proyek strategis di daerah.
“Kaltim memiliki wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus diarahkan secara efektif dan efisien agar manfaatnya dirasakan hingga ke pelosok. Dengan peran APBN ini sebagai katalis, kami optimistis dapat mempercepat pembangunan,” imbuhnya.
Meskipun kontribusi belanja pemerintah terhadap total PDB nasional hanya sekitar 14 persen, Akmal optimistis anggaran ini mampu menjadi katalisator untuk menggandeng sektor swasta dalam membangun ekonomi daerah.
“Kolaborasi antarsektor adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, M Syaibani memaparkan, hingga 27 Desember 2024, realisasi belanja pemerintah di Kaltim telah mencapai 93 persen, dengan transfer ke daerah menyentuh angka 99,6 persen.
Ia memastikan target 100 persen dapat tercapai hingga akhir tahun.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim Ujang Rachmad.
Juga Kepala BPKAD Muzakkir, Inspektur Daerah HM Irfan Prananta, Kepala Bappeda Yusliando, serta Kepala Stasiun TVRI Kaltim Febriani.
Dengan sinergi antara dana pemerintah dan kontribusi sektor swasta, APBN senilai Rp 58 triliun ini diharapkan tidak hanya menjadi katalis pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan, tetapi juga menjadi landasan menuju masa depan Kaltim yang lebih sejahtera di tahun 2025. (cpy/pt)
Editor : Indra Zakaria