Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda dinilai belum mendapat alokasi anggaran yang mencerminkan peran strategisnya. Sorotan ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menyayangkan lemahnya dukungan fiskal provinsi terhadap kota yang memikul beban administratif dan pelayanan publik paling besar di Kaltim.
Menurut Darlis, banyak program strategis di Samarinda yang seharusnya bisa didukung oleh anggaran provinsi, namun kenyataannya masih sering luput dari perhatian utama. Ia menilai hal ini berpotensi menghambat kinerja pelayanan dan sistem pemerintahan daerah secara keseluruhan.
“Sebagai simpul pemerintahan dan ekonomi, mestinya Samarinda mendapat prioritas dalam perencanaan anggaran. Tapi yang terjadi, kota ini justru tertinggal,” ungkapnya saat ditemui, Rabu (7/5).
Darlis menyoroti sejumlah persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan, seperti banjir dan kemacetan lalu lintas. Menurutnya, masalah tersebut memerlukan keterlibatan langsung dari pemerintah provinsi, bukan hanya mengandalkan anggaran daerah yang terbatas.
Ia juga menegaskan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda patut diapresiasi, namun hal itu belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar warga yang terus meningkat.
“Kita harus melihat Samarinda dari fungsinya, bukan hanya dari ukuran wilayah atau jumlah desa. Kalau indikator anggaran hanya normatif, maka kota ini akan terus tertinggal,” tegasnya.
Lebih jauh, Darlis mengingatkan agar Pemprov Kaltim tidak hanya berfokus pada pembangunan daerah pinggiran atau kawasan baru, sementara pusat pemerintahan provinsi justru dibiarkan dengan minim dukungan.
Ia berharap pola pembagian anggaran ke depan lebih mempertimbangkan aspek fungsional dan beban kerja administratif daerah, bukan semata-mata berdasarkan rumus teknis. “Kalau kita ingin pelayanan di seluruh Kalimantan Timur berjalan efektif, maka ibu kota provinsinya harus kuat dulu. Tanpa itu, akan sulit membangun sistem yang menyeluruh,” tutupnya.(adv/dprdkaltim/i)
Editor : Indra Zakaria