Menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyerukan perlunya akselerasi program swasembada pangan sebagai salah satu prioritas strategis daerah. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa Kaltim memiliki tanggung jawab besar sebagai wilayah penyangga ibu kota negara baru.
Menurut Hasanuddin, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku sektor pertanian dan pangan menjadi kunci untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Keberadaan IKN bukan hanya membawa kebanggaan, tetapi juga tantangan baru, terutama dalam hal ketersediaan pangan. Kita harus siap menjawab itu,” ujar Hasanuddin dalam keterangan resminya, Minggu (11/5).
Ia menambahkan, peningkatan populasi seiring perkembangan IKN akan berdampak langsung pada lonjakan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, daerah tidak bisa terus bergantung pada pasokan dari luar. Langkah nyata dibutuhkan agar Kaltim mampu mandiri dalam hal penyediaan pangan, baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan.
“DPRD Kaltim mendukung penuh swasembada pangan, bukan hanya lewat wacana, tapi lewat dukungan regulasi dan anggaran yang tepat sasaran,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Dalam pandangannya, program ketahanan pangan tak bisa berjalan optimal tanpa sinergi lintas sektor. Ia menilai perlunya pendekatan holistik, termasuk perbaikan infrastruktur pertanian, pelatihan petani, dan penguatan akses pasar untuk produk lokal.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak berhenti di atas kertas. Jika kita serius, Kaltim bisa menjadi contoh daerah yang mampu menyuplai pangan berkualitas untuk kebutuhan nasional,” tegasnya.
Hasanuddin berharap kebijakan yang mendorong produksi pangan lokal diperkuat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akibat pembangunan kawasan IKN yang diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan dan peradaban baru Indonesia.(adv/dprd/i)
Editor : Indra Zakaria