SAMARINDA- Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengatakan, potensi pemotongan dana transfer dari pusat menjadi ancaman nyata bagi stabilitas fiskal Kalimantan Timur. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim memproyeksikan, jika pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) benar-benar diterapkan, APBD 2026 bisa merosot drastis dari Rp 20,3 Triliun menjadi hanya Rp 15 Triliun.
Situasi ini menjadi momentum kritis bagi pemerintah provinsi untuk menguatkan pendapatan dari sektor mandiri. Ekti, menyebut sektor pertambangan sebagai kunci. Menurutnya, Kaltim seharusnya bisa lebih serius dalam menggarap pajak alat berat.
"Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, mengoptimalkan pajak daerah akan membuat APBD lebih kebal terhadap gejolak kebijakan pusat. Strategi ini tidak hanya tentang mencari pendapatan tambahan, tetapi juga tentang membangun kemandirian ekonomi daerah demi keberlanjutan pembangunan jangka panjang," bebernya.
Ekti secara spesifik menyebut Mahulu, Berau, dan Paser sebagai wilayah yang paling berisiko mengalami perlambatan pembangunan. Untuk itu, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengawal isu ini secara intensif. Mereka memastikan akan menjadi garda terdepan dalam melindungi kepentingan daerah-daerah kecil tersebut, dengan harapan keterbatasan fiskal tidak sampai menghambat roda pemerintahan dan merugikan masyarakat. (adv/dprd/i)
Editor : Indra Zakaria Ekti secara spesifik menyebut Mahulu, Berau, dan Paser sebagai wilayah yang paling berisiko mengalami perlambatan pembangunan. Untuk itu, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengawal isu ini secara intensif. Mereka memastikan akan menjadi garda terdepan dalam melindungi kepentingan daerah-daerah kecil tersebut, dengan harapan keterbatasan fiskal tidak sampai menghambat roda pemerintahan dan merugikan masyarakat. (adv/dprd/i)