BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Dr H Rudy Mas'ud (Harum), menyambut kunjungan kerja Komisi XII DPR RI di Harum Resort Balikpapan pada Rabu (26/11/2025). Momen ini dimanfaatkan Gubernur Harum untuk menyampaikan aspirasi kritis dari rakyat Kaltim terkait rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang drastis pada tahun anggaran mendatang.
Gubernur Harum menjelaskan bahwa TKD Kaltim direncanakan akan dipotong hingga 73 persen, sebuah kebijakan yang juga berlaku bagi seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Di hadapan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dan anggotanya, Gubernur Harum menggunakan analogi tegas untuk menggambarkan dampak pemangkasan tersebut.
"APBD ibarat kaki pemerintah di daerah. Sumber APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan TKD. Dua kaki ini adalah penyangga seluruh tubuh. Kalau satu kaki dipotong, otomatis jalannya bisa jadi pincang," ucap Gubernur Harum.
Ia menegaskan, jika pemerintah pusat menginginkan pembangunan daerah berjalan normal, seharusnya TKD tidak dipangkas. Sebaliknya, jika daerah diharapkan "berlari kencang," maka TKD justru harus ditambah. Pernyataan ini disambut tepuk tangan puluhan perwakilan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur yang turut hadir.
Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur, yang dipimpin oleh Vendi Meru, hadir untuk menyuarakan aspirasi rakyat Benua Etam, terutama terkait ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perbatasan.
Gubernur Harum menambahkan bahwa kegiatan eksploitasi sumber daya alam (SDA) sudah seharusnya berdampak baik bagi masyarakat daerah, salah satunya melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi instrumen TKD, bukannya malah dipangkas.
Senada dengan Gubernur, Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (LPADKT-KU), Vendi Meru, menyampaikan keluhan pahit masyarakat Kaltim.
"Kaltim telah sejak lama memberi kontribusi besar bagi Indonesia. Ribuan triliun rupiah sudah disetorkan ke pusat selama bertahun-tahun. Ratusan triliun rupiah setiap tahun dikirimkan ke pusat. Kami di daerah hanya dapat debunya saja," sindir Vendi Meru.
Respons DPR RI: Siap RDP di Senayan
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengaku bangga dan senang bisa menerima masukan langsung dari masyarakat Kaltim, meskipun pertemuan tersebut tidak ada dalam agenda resmi mereka.
Bambang Patijaya sependapat bahwa daerah harus terus bersuara untuk memperjuangkan haknya, seraya mengakui adanya kepentingan politik yang terkadang memerlukan penyesuaian di parlemen.
Terkait permohonan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), Bambang memberikan lampu hijau. "Kami sangat terbuka untuk melakukan RDP di Senayan, minimal awal tahun depan. Aspirasi itu kan prinsipnya baik. Kita akan cari solusi terbaik. Silakan buat suratnya," jawabnya, menunjukkan keseriusan DPR untuk menindaklanjuti keluhan ini. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria