PROKAL.CO- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur memberikan catatan kritis di tengah gencarnya kampanye penanaman jutaan pohon di wilayah tersebut. Walhi mengingatkan agar momentum peringatan Hari Sejuta Pohon tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Tanpa adanya perubahan kebijakan mendasar terkait penguasaan kawasan hutan, aksi menanam tersebut dikhawatirkan hanya menjadi upaya menutup fakta laju deforestasi yang masih terus terjadi di hulu.
Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Fathur Roziqin Fen, mengungkapkan bahwa persoalan utama kehutanan di Kaltim bukanlah sekadar kurangnya jumlah pohon, melainkan ketimpangan penguasaan lahan yang masih didominasi oleh korporasi besar. Menurutnya, jutaan hektare hutan saat ini terkunci dalam izin pertambangan, perkebunan, dan konsesi kehutanan, sementara ruang hidup bagi masyarakat lokal kian terdesak. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana penanaman dilakukan di satu sisi, namun perampasan hutan tetap berjalan di sisi lain.
Fathur menegaskan bahwa krisis ekologis yang dialami Kaltim merupakan masalah struktural yang bersumber dari tata kelola izin yang bermasalah. Ia memperingatkan potensi terjadinya praktik greenwashing, yaitu ketika penanaman pohon dijadikan alat pencitraan ramah lingkungan tanpa disertai perubahan nyata dalam penegakan hukum terhadap penyebab utama deforestasi. Baginya, pemulihan hutan yang sebenarnya harus dimulai dengan mengevaluasi dan mencabut izin-izin yang selama ini merusak ekosistem.
Selain aspek kebijakan, Walhi juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam setiap upaya pemulihan. Selama ini, banyak program rehabilitasi dinilai gagal karena mengabaikan peran masyarakat yang secara turun-temurun terbukti mampu menjaga hutan dengan berkelanjutan. Pemulihan yang menyingkirkan masyarakat setempat dianggap sebagai tindakan yang antipatik dan tidak akan menjawab akar persoalan di lapangan.
Krisis ini juga membawa dampak nyata yang tidak merata, di mana masyarakat di wilayah hilir menjadi pihak pertama yang menanggung risiko bencana, mulai dari banjir hingga kerusakan ekosistem pesisir akibat kerusakan di hulu. Walhi mendorong agar pemerintah segera melakukan resolusi konflik tenurial secara tuntas dan memberikan jaminan akses kelola bagi rakyat. Masalah utama yang harus dihadapi saat ini bukanlah kurangnya aktivitas menanam, melainkan pembiaran terhadap perampasan hutan secara masif yang telah berlangsung terlalu lama.(*)
Editor : Indra Zakaria