SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memacu program cetak sawah sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya ini dilakukan guna mendukung target swasembada pangan nasional tahun 2026 sekaligus menekan angka ketergantungan pasokan beras dari luar daerah, terutama dalam menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, mengungkapkan bahwa perjalanan memperluas lahan produktif ini menghadapi tantangan verifikasi yang cukup ketat. Dari usulan awal sebesar 20.000 hektare pada tahun 2025, banyak lahan yang gugur karena tidak memenuhi kriteria teknis. Misalnya, di Kutai Barat, sebagian besar usulan masuk dalam kawasan perikanan, sementara di Kutai Kartanegara, banyak lokasi yang dinilai rawan banjir sehingga tidak laik untuk dijadikan persawahan.
Meski seleksi awal hanya menyisakan sekitar 3.300 hektare yang lolos ke tahap investigasi, pemerintah provinsi tidak tinggal diam dan terus berburu lokasi potensial baru. Hasilnya, ditemukan tambahan lahan seluas 5.000 hingga 6.000 hektare yang tersebar di wilayah Berau, Paser, Kutai Timur, dan sebagian Kutai Kartanegara. Saat ini, total lahan yang sedang diproses menuju tahap penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) telah mencapai angka sekitar 9.500 hektare.
Tantangan klasik seperti tumpang tindih perizinan dengan sektor pertambangan, Hak Guna Usaha (HGU), dan kawasan hutan diakui menjadi kendala utama di Bumi Etam. Menghadapi hal tersebut, pada tahun 2026 ini pemerintah mulai mengalihkan fokus pada pendekatan berbasis infrastruktur yang sudah ada. Strategi baru ini menitikberatkan pengembangan lahan pada wilayah yang telah memiliki jaringan irigasi, mengingat peluang keberhasilan panen di area tersebut jauh lebih tinggi.
Fahmi menekankan bahwa tersedianya lahan dan 16 jaringan irigasi di Kaltim tidak akan berarti banyak tanpa kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, selain mengusulkan dukungan APBN untuk perbaikan infrastruktur pengairan, pemerintah juga fokus menyiapkan para petani agar siap mengelola lahan baru tersebut. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kaltim yang selama ini dikenal sebagai lumbung energi diharapkan mampu bertransformasi menjadi daerah yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.(*)
Editor : Indra Zakaria