SAMARINDA – Persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kaltim tahun 2026 kini berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Isu keterbatasan anggaran yang dialami oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur memicu kekhawatiran besar bahwa ajang olahraga terbesar di Bumi Etam tersebut tidak dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa rencana Rapat Koordinasi (Rakor) Dispora se-Kaltim akan menjadi agenda krusial untuk memetakan kendala anggaran di daerah. Faisal telah menginstruksikan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (PPO) untuk segera menggelar pertemuan melalui daring sebagai tahap pra-rakor. Pertemuan awal ini bertujuan untuk menentukan waktu pelaksanaan rapat koordinasi utama yang diharapkan bisa terlaksana pada Februari ini.
Krisis anggaran ini merupakan dampak langsung dari turbulensi fiskal yang melanda pemerintah daerah di seluruh Indonesia pasca kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan RI. Faisal menyatakan bahwa pihaknya akan terus berjuang agar Porprov tetap bisa berjalan, meskipun harus dilaksanakan dengan kondisi anggaran yang sangat minimalis.
Salah satu poin utama yang akan dibahas dalam rakor mendatang adalah memastikan kesiapan kabupaten dan kota dalam mendanai kontingen mereka masing-masing. Pemerintah Provinsi tidak ingin menghadapi situasi di mana penyelenggara sudah siap, namun jumlah daerah yang berpartisipasi hanya sedikit karena alasan ketiadaan anggaran kontingen.
Sebagai langkah antisipasi terakhir, Faisal tidak menutup kemungkinan adanya perubahan jadwal yang drastis. Jika kondisi finansial daerah tidak kunjung membaik, pelaksanaan Porprov yang semula dijadwalkan pada November 2026 berpotensi digeser ke awal tahun 2027. Meski jadwal tersebut dianggap cukup mepet dengan agenda nasional lainnya, opsi ini tetap menjadi alternatif yang realistis agar pesta olahraga tersebut tetap bisa terselenggara. (*)
Editor : Indra Zakaria