PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara tegas mendorong adanya transformasi besar dalam sektor bisnis kehutanan di wilayahnya. Dalam pertemuan strategis bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis (5/2/2026), Norsan menekankan agar para pelaku usaha tidak lagi hanya bergantung pada produksi kayu. Ia mengarahkan agar orientasi bisnis mulai beralih pada pengembangan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Transformasi ini dipandang sebagai solusi di tengah lesunya kondisi industri kehutanan saat ini yang menghadapi tantangan berat. Pihak APHI mengakui bahwa bisnis yang selama ini bertumpu pada hutan alam perlu segera mencari alternatif agar tidak mengalami kemerosotan lebih dalam. Beberapa komoditas yang mulai dilirik untuk dikembangkan antara lain adalah jengkol, durian, sukun, hingga kratom. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap hutan alam tanpa mematikan roda ekonomi para pengusaha dan pekerja di sektor tersebut.
Selain mengenai pengembangan komoditas, pertemuan tersebut juga membahas isu krusial mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). APHI meminta arahan khusus terkait koordinasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengizinkan masyarakat membakar lahan secara terbatas maksimal dua hektare. Tujuannya adalah agar praktik tersebut tetap tertib di lapangan dan tidak memicu bencana kabut asap yang luas, mengingat isu lingkungan kini menjadi perhatian serius di tingkat internasional.
Merespons aspirasi tersebut, Gubernur Ria Norsan berharap 66 anggota APHI yang beroperasi di Kalimantan Barat dapat menjadi mitra aktif pemerintah daerah. Beliau menekankan bahwa kontribusi sektor kehutanan tidak hanya dinilai dari pelestarian alam, tetapi juga melalui transparansi pajak, retribusi, serta partisipasi nyata dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga di sekitar kawasan hutan. Melalui sinergi ini, diharapkan sektor kehutanan mampu memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis Kalimantan Barat di tengah isu pemanasan global. (*)
Editor : Indra Zakaria