SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur merilis data terbaru mengenai profil kemiskinan di wilayah Benua Etam untuk periode September 2025. Dalam keterangan resminya pada Jumat (6/2/2026), Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur tercatat sebesar 5,19 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 202,04 ribu orang. Angka ini menunjukkan kenaikan tipis sebanyak 2,33 ribu orang dibandingkan data pada Maret 2025.
Pergerakan data ini menunjukkan dinamika yang berbeda antara wilayah kota dan desa. Sepanjang Maret hingga September 2025, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan mengalami kenaikan signifikan sebanyak 4,87 ribu orang, yang mengerek persentase kemiskinan kota dari 4,16 persen menjadi 4,31 persen. Sebaliknya, wilayah perdesaan menunjukkan tren positif dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,54 ribu orang, sehingga persentasenya turun dari 7,48 persen menjadi 7,24 persen. Meskipun terjadi kenaikan dalam enam bulan terakhir, secara tahunan angka kemiskinan di Kaltim sebenarnya masih menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan kondisi September 2024.
BPS menetapkan Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur per September 2025 sebesar Rp897.759 per kapita per bulan. Sektor makanan masih menjadi beban pengeluaran dominan bagi warga miskin dengan kontribusi sebesar 70,13 persen. Beras tetap menjadi komoditas utama yang paling berpengaruh terhadap garis kemiskinan, disusul oleh rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, dan mi instan. Mengingat rata-rata satu rumah tangga miskin di Kaltim terdiri dari lima orang, maka beban biaya hidup minimal agar sebuah keluarga tidak tergolong miskin mencapai sekitar Rp4,6 juta per bulan.
Di sisi lain, terdapat kabar baik dari sisi kualitas kemiskinan. BPS mencatat adanya penurunan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Penurunan indeks ini memberikan sinyal bahwa meskipun secara jumlah penduduk miskin bertambah, rata-rata pengeluaran warga miskin tersebut kini semakin mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran di antara sesama warga miskin mulai berkurang. Data ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, terutama untuk meredam laju kemiskinan di kawasan perkotaan. (*)
Editor : Indra Zakaria