TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), terus mendata keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kaltara.
Melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, pendataan juga dilakukan dengan memberikan kesempatan pelaku UMKM mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara Hasriyani mengatakan, sejauh ini sudah 35.000 UMKM yang terdata. Namun baru 20.000 lebih yang memiliki NIB.
"Ini yang masih akan terus dilakukan, upaya agar semua bisa memiliki NIB," bebernya, Senin (1/5).
Upaya ini juga berkaitan dengan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Wisata di Indonesia (BWI) tahun 2023, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 ini. Apalagi, Kaltara menjadi tuan rumah di tahun ini. Ditargetkan, akan ada 1.000 UMKM yang mengikuti kegiatan tersebut dari seluruh wilayah Indonesia, dan wajib memiliki NIB.
"Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) akan terlibat, begitu juga lembaga lainnya ikut meramaikan yang didukung oleh para pelaku UMKM," jelasnya.
Pemberdayaan UMKM menjadi upaya dalam meningkatkan produk asli dalam negeri. Harapannya, tahun 2024 ada 30 juta UMKM yang siap dan diberdayakan di seluruh Indonesia. Di Kaltara sendiri saat ini tengah diupayakan pemberdayaan tersebut.
"Kita optimistis bisa dengan memberdayakan UMKM,” kata dia.
Dia mengatakan upaya Disperindagkop dan UKM Kaltara, terus melakukan sinergi dengan OPD terkait dan instansi vertikal lainnya, agar pelaku usaha bisa memiliki NIB. Sehingga dalam pelaksanaan Gernas BBI-BWI nantinya, UMKM Kaltara dapat bersaing dengan UMKM lain di seluruh Indonesia. (fai/udi)
Editor : uki-Berau Post