TARAKAN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Jumat (15/2), meresmikan 4.695 sambungan rumah (SR) jaringan gas (jargas) rumah tangga di Kota Tarakan. Jargas yang dibangun berasal dari dua sumur gas yang dioperasikan Pertamina EP dan Medco. Total pembiayaannya untuk jargas di Kota Tarakan mencapai Rp 52 miliar.
Pembangunan jaringan gas ini merupakan bagian program yang dilaksanakan sesuai penugasan Presiden Joko Widodo. Untuk pemerataan, memprioritaskan sumber daya yang ada untuk kemakmuran rakyat sesuai semangat ketahanan energi. “Kami tidak mempunyai maskud apa-apa dalam pembangunan ini, kecuali menerapkan sila ke-5, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Jonan itu, kemarin (15/2).
Jargas juga, kata dia, mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg yang masih diimpor. “Setahun kebutuhan kita 6,5 juta ton, 4,5 juta di antaranya masih impor. Meski produksi gas bumi kita 1,2 juta setara barel oil per hari, jenis yang dihasilkan bukan C3 dan C4 yang bisa dibuat LPG,” katanya.
Selain itu, Jonan menyatakan bahwa pembangunan jargas mampu menekan biaya subsidi sebesar Rp 178 miliar per tahun serta pengurangan impor LPG mencapai 25.500 ton per tahun.
Pembangunan jargas di Kota Tarakan meliputi Kelurahan Kampung Enam 1.336 SR, Kelurahan Kampung Empat 1.274 SR, Kelurahan Mamburungan 1.030 SR, Kelurahan Karang Rejo 164 SR, Kelurahan Pamusian 283 SR, rusunawa dan perum khusus serta penetrasi sebanyak 349 SR.
“Melalui penambahan (jargas) ini, sekitar 70 persen masyarakat di Kota Tarakan menikmati manfaat gas bumi,” urainya.
Pasokan gas untuk jargas Kota Tarakan berasal dari Pertamina EP Bunyu dengan alokasi sebesar 0,3 MMSCFD dan Medco Energi sebesar 0,2 MMSCFD. Adapun pembangunan infrastruktur jaringan gas di Kota Tarakan ditugaskan kepada Perusahaan Gas Negara (PGN), dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan, dengan kehadiran jargas masyarakat bisa mengakses sumber energi baik. “Jargas jauh lebih memudahkan masyarakat mendapatkan akses energi,” ungkap Gigih pada kesempatan yang sama.
Di sisi lain, PGN sebagai sub holding gas juga konsisten membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas bumi. Sampai saat ini, PGN tercatat mengelola jaringan infrastruktur pipa gas sepanjang 7.453 km yang terus diperluas. “Tahun 2018 jargas kota dibangun dengan APBN sebanyak 89.727 SR melalui penugasan kepada PT Pertamina dan PT PGN. Sisanya, 523 SR dibangun dengan dana non -APBN, yaitu menggunakan dana investasi PT PGN (Persero),” jelasnya.
Sejak dibangun pertama kali tahun 2009, total jargas yang terbangun dengan dana APBN hingga saat ini sebanyak 325.773 SR yang terdistribusi di 16 provinsi, 40 kabupaten/kota. Khusus tahun 2019, direncanakan akan dibangun sebanyak 78.216 SR jargas di 18 lokasi. (lihat grafis)
Untuk diketahui, jaringan gas dibangun oleh pemerintah di daerah yang memiliki sumber gas, infrastruktur pasok gas bumi, dan terdapat ketersediaan pengguna. Di samping itu, jargas memiliki banyak keunggulan. Gas yang dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah tangga merupakan gas alam (natural gas) yang sangat bersih. Jargas ini jauh lebih aman karena tekanan jargas lebih rendah dari tekanan LPG. Artinya, apabila ada kebocoran, gas langsung naik ke atas ke udara bebas.
Keunggulan lain adalah dapat dilakukan penghematan. Jargas juga lebih praktis dibandingkan LPG 3 kg karena pasokan terjamin 24 jam. Selain itu, program jargas juga akan menekan impor LPG sehingga menghemat subsidi LPG 3 kg dalam APBN.
Program jargas adalah paket pekerjaan ke-7 Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dengan sumber gas dari Medco-PEP Aset 5. Proyek ini diawasi oleh PT Petrotechindo Utama yang dilaksanakan oleh KSO PT Cipta Sarana Nusantara dan PT Yuan Sejati. Nomor kontrak pekerjaannya, 04700.PK/Cons/PPK/Gen-PK7/VIII/2018. Tanggal kontrak pekerjaan, 13 Agustus 2018 hingga 31 Desember 2018 dengan masa pemeliharaan 12 bulan.
Proyek jaringan gas bumi ini, menggunakan 3 RS. Yakni RS 1 di Posyandu Lansia, Jalan Gunung Kelua, Kampung VI. RS 2 di Perpustakaan, Jalan Rambutan, Kampung IV, dan RS 3 di Kantor Kelurahan Mamburungan, Jalan Sei Sembakung. Untuk realisasinya, wilayah yang disasar adalah Kecamatan Tarakan Timur dan Tarakan Tengah. Untuk Tarakan Timur, di Kelurahan Kampung VI terdata ada 1.328 pelanggan. Di Kampung IV 1.295 pelanggan, Mamburungan 1.101 pelanggan, dan Mamburungan Timur 281 pelanggan. Sementara untuk Tarakan Tengah, di perumahan khusus ada 87 pelanggan, Rusunawa 196 pelanggan, dan penetrasi 407 pelanggan.
BBM SEHARGA DI KOTA
Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie yang menghadiri peresmian jargas dan BBM Satu Harga Kabupaten Malinau oleh Menteri ESDM di Lapangan Sepakbola Kelurahan Kampung VI, menjelaskan jika program ini, sudah direalisasikan sejak 2016 hingga 2018. Sementara untuk program BBM Satu Harga, khusus yang diresmikan hari ini, adalah SPBU ke-7 dari 8 usulan Pemprov Kaltara, atau yang ke-115 di Indonesia. “Atas nama masyarakat Kaltara, juga jajaran Pemprov Kaltara, saya mengapresiasi kerja keras dan bantuan Menteri ESDM dan jajarannya, serta pihak PT Pertamina (Persero) sehingga dua program ini dapat terwujud di Kaltara,” ungkap Gubernur.
Adapun SPBU BBM Satu Harga yang diresmikan kali ini, berada di Desa Long Apung, Kabupaten Malinau. “Dengan adanya BBM Satu Harga ini, maka harga premium dari Rp 35 ribu per liter menjadi Rp 6.450 per liter, dan solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 35 ribu per liter,” urai Irianto.
Secara nasional, program ini sudah dimulai sejak 2017. Di mana menurut catatan Kementerian ESDM, pada 2017 terdata sebanyak 54 SPBU BBM Satu Harga beroperasi. Sedangkan di 2018, 70 SPBU, dan tahun ini ditargetkan 36 SPBU lagi beroperasi. Lalu di 2020, ditargetkan 160 SPBU beroperasi. “Untuk wilayah Kalimantan sendiri, terdata ada 35 titik SPBU BBM Satu Harga. Di mana, 27 di antaranya telah beroperasi, dan 8 dalam proses. Di Kaltara khususnya, SPBU BBM Satu Harga ini berada di 3 kabupaten, yakni Nunukan 4 SPBU, Bulungan 2 SPBU, dan Malinau 2 SPBU,” beber Gubernur.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, program BBM Satu Harga direalisasikan dengan tujuan utama, menyediakan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. “Dari itu, setiap komponen pemerintah harus kompak. Atas dari itu, saya minta kepada setiap kepala daerah, agar program ini dimanfaatkan maksimal,” ujar Ignasius.
Ignasius juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk mengajukan penambahan realisasi program, apabila dinilai masih membutuhkan. “Khususnya program BBM Satu Harga, apabila masih kurang, silakan ajukan. Bahkan, kalau perlu Gubernur mengajukan surat penambahan yang disampaikan kepada Komisi VII DPR RI untuk dibahas bersama dengan Kementerian ESDM, setelah sebelumnya disampaikan kepada para kepala daerah terkait,” papar Ignasius.
Menteri ESDM secara khusus juga mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, untuk mengawasi agar pelaksanaan program BBM Satu Harga berjalan dengan baik. “Program ini tujuan khususnya, adalah keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, utamanya di perbatasan Kaltara. Dan, dari hari ke hari, Pertamina juga menunjukkan dukungan yang positif atas program ini. Jadi, awasi dengan baik, agar pelaksanaannya maksimal,” urai Ignasius menutup.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan bahwa khusus BBM Satu Harga Pertamina telah mencapai 124 lokasi. Jika melihat tempat volume penjualan BBM satu harga yang dibandingkan dengan seluruh total penjualan Pertamina nasional, sangat kecil.
“2017 kemarin itu hanya 0,05 persen saja, sedang tahun 2018 itu 0,19 persen. Jadi bagi Pertamina dampaknya itu tidak terlalu berat, tapi untuk masyarakat yang menikmati, manfaatkan sangat luar biasa,” bebernya.
Untuk diketahui, tahun 2017 mencapai Rp 2.872 miliar biaya transportasi yang dikeluarkan. “Ini bentuk Pertamina berbagi ke masyarakat,” sebutnya singkat. (*/shy/lim)
Editor : izak-Indra Zakaria