NUNUKAN- Calon incumbent Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nunukan 2020 Hj. Asmin Laura Hafid akhirnya mengeluarkan statemen resmi kepada media. Bupati Nunukan aktif ini membenarkan jika saat ini Partai Hanura dan Golkar telah memberikan mandat kepadanya menuju Pilkada berpasangan dengan H. Hanafiah.
“Betul, penyerahannya kemarin (Minggu, Red) oleh DPP Golkar,” ungkap politisi yang akrab disapa Laura ini menjawab pertanyaan perihal SK DPP Golkar untuk pasangan calon (Paslon) di Pilkada Nunukan.
Sebelum menerima mandat resmi DPP Golkar di Jakarta, Minggu (12/7) sore, Hj. Asmin Laura Hafid-H. Hanafiah telah lebih dulu menerima rekomendasi resmi DPP Hanura pada 12 Maret lalu. Dengan demikian, total kursi parlemen Nunukan yang mendukung paslon ini sebanyak 9 kursi dengan komposisi Hanura (7 kursi) serta Golkar (2 kursi).
Selain Hanura dan Golkar, ditegaskan Laura, saat ini dirinya sedang membangun komunikasi intens dan menjajaki peluang koalisi dengan PDI-P selaku pemegang 2 kursi di parlemen, Nasdem dengan 1 kursi, Gerindra 1 kursi serta Perindo 1 kursi.
“Saat ini komunikasi mengarah ke koalisi dengan PDI-P, Nasdem, Gerindra dan Perindo,” imbuh Laura, Senin (13/7) pagi.
Apabila Laura berhasil merengkuh dukungan 4 partai tersebut, hampir dapat dipastikan peluang poros tengah atau pasangan calon ketiga nyaris tertutup. Pasangan calon yang digadang-gadang menjadi penantang petahana di Pilkada tinggal menunggu sikap resmi Partai Demokrat, PKS, PBB dan PPP.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Nunukan, Hj. Nursan SH dalam keterangan sebelumnya telah mengisyaratkan peluang berkoalisi bersama Hanura mengusung pasangan Hj. Asmin Laura Hafid - H. Hanafiah.
“Kira-kira begitu (koalisi bersama Hanura, Red). Tinggal menunggu SK dari DPP Gerindra,” jawab Hj. Nursan saat ditanya mengenai sikap Gerindra yang disebut-sebut bakal bergabung dengan Koalisi Hanura.
Politisi wanita asal Sebatik ini mengatakan, apabila keputusan resmi DPP Gerindra telah diterima, dirinya segera mengumumkan ke publik sebagai sikap resmi Gerindra di Pilkada Nunukan 2020.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD I Golkar Kaltara, Suharno yang dikonfirmasi mengenai rekomendasi petahana, menanggapi kebenarannya. Suharno sebelumnya memang mengaku mengetahui informasi rekomendasi DPP Golkar ke H. Laura dan H. Hanafiah, hanya melalui media sosial (Medsos).
Ingin memastikan hal tersebut, pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan DPP Golkar. “Ya, setelah saya komunikasi ke DPP, ternyata benar,” ujar Suharno.
Setelah itu, seluruhnya akan diserahkan ke DPP Golkar. Pihaknya akan menunggu arahan selanjutnya. Suharno sendiri menegaskan, setidaknya pihaknya telah melakukan mekanisme wewenang DPD I Golkar Kaltara dan DPD II Golkar Nunukan seperti melakukan penjaringan dengan membuka pendaftaran dan mengusulkan rekomendasi nama-nama yang telah mendaftar saat penjaringan.
Ditanya soal nomor SK, dirinya belum bisa memberikan keterangan, karena bukti fisik rekomendasi DPP ke petahana, hingga kini belum diterima pihaknya.
“Hanya memang belum ada bukti fisik sampai sekarang. Tapi, kalau untuk kebenaran, ya memang benar itu rekomendasi DPP Golkar ke Hj. Laura dan H. Hanafiah. DPP yang menentukan,” beber Suharno. (raw/har)
Editor : anggri-Radar Tarakan