TARAKAN – Di tengah agenda Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Utara (Kaltara) 2020, Wakil Wali Kota Tarakan Effendhi Djuprianto tiba-tiba memutuskan untuk hengkang dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Alasannya, ke depan ia menargetkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara). Kendati diketahui pemilihan legislatif baru akan digelar pada 2024.
Kepada Radar Tarakan, mengatakan bahwa dirinya memang tercatat sebagai kader Hanura saat ini, namun ia telah memutuskan dengan mengajukan surat pengunduran diri. “Saya sudah ajukan surat pengunduran pada dua minggu lalu. Tapi Ketua Hanura (Ingkong Ala) masih di Jakarta,” bebernya, kemarin (21/7).
Effendhi terhitung 35 tahun menjalani karier politiknya, yang diawali saat berusia 18 tahun di Tarakan.
Setelah keluar dari Hanura ini, Effendhi juga memutuskan untuk kembali ke Partai Golongan Karya (Golkar). Ia juga mengaku menerima tawaran dari kader agar dirinya kembali ke Golkar.
“Makanya saya harus memilih partai yang mau menampung aspirasi dan bisa berjalan sesuai koridor ketentuan perundang-undangan. Saya pernah gabung di Golkar dan berhenti. Tapi SK pemberhentian dari Golkar belum ada di tangan saya sampai sekarang. Karena ketika saya masuk ke Hanura saya sudah mengundurkan diri, tapi enggak ada jawaban,” sambungnya.
Keinginan pindah partai ini dikatakan Effendhi belum diketahui jelas oleh Partai Hanura. Namun ia menyebutkan bahwa dirinya sudah menyampaikan secara lisan soal hal ini kepada kader-kader Hanura.
Effendhi merasa bahwa dirinya masih bagian dari Partai Golkar. Sebab sebelumnya Effendhi memilih untuk keluar dari Partai Golkar dikarenakan sebuah permasalahan kecil.
“Saya dulu rencananya mau ke provinsi (DPRD Kaltara), tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar caleg provinsi di Golkar. Makanya saya waktu itu ke Hanura, kebetulan Hanura itu bagian yang tidak terpisahkan dengan Golkar masa lalu,” kenangnya.
Rencana kembalinya Effendhi dalam jajaran kepengurusan Golkar bukan alang-alang. Effendhi rupanya menargetkan bisa duduk sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Kaltara. Jika menjadi ketua, Effendhi akan merasa percaya diri untuk maju menjadi calon legislatif DPR RI untuk mewakili Kaltara di Senayan.
“Karena ini dari partai, maka kami akan berjuang untuk kepentingan masyarakat Kaltara di pusat. Kalau untuk menjadi kepala daerah, saya belum pernah berpikir ke situ. Tapi legislatif saya lihat ada peluang,” pungkasnya.
MUSWIL GOLKAR
Kepengurusan DPD I Partai Golkar Kaltara 2016-2020 berakhir tahun. Yang menarik, terdapat 3 nama yang disebut-sebut akan menjadi ketua DPD I Golkar Kaltara selanjutnya. Tiga figur tersebut bahkan bukan dari kader Partai Golkar.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltara, Suharno menyatakan bahwa masa jabatan yang sebelumnya diketuai oleh H. M. Arsyad Thalib telah dimulai sejak 2016 lalu, sehingga berakhir pada 31 Juli 2020 sehingga diperlukan adanya pengganti.
“Itu sudah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan petunjuk pelaksanaan. Makanya kami membuka penjaringan bagi setiap daerah dengan ketentuan-ketentuan dan tahapan yang diatur oleh panitia,” bebernya.
Adapun tahapan penjaringan yang dilakukan pihaknya dimulai pada 20 hingga 23 Juli 2020. Sehingga dalam hal ini panitia menyiapkan pendaftaran bakal calon di salah satu hotel yang berada di Jalan Mulawarman, Tarakan.
Proses penjaringan calon ketua DPD I Golkar ini, dikatakan Suharno terbuka dengan siapa pun. Namun yang penting harus mengikuti persyaratan dan mekanisme yang ada. Sejauh ini, pihaknya sudah berkomunikasi dengan beberapa figur yang bersedia untuk mengikuti penjaringan Golkar seperti Effendhi Djuprianto yang merupakan kader Partai Hanura, H. Irwan Sabri, S.E, yang merupakan kader Demokrat dan H. Badrun yang merupakan kontestan yang diusung Golkar pada Pilwali Tarakan 2018. “Tiga calon ini yang saya dengar sementara. Nanti kami hanya membuka pendaftaran, silakan bakal calon mendaftar masalah verifikasi diatur oleh steering committee (panitia) yang menggodok persyaratan AD/ART. Syaratnya panitia adalah pengurus tingkat bawah atau atas paling tidak pernah menjadi pengurus minimal 5 tahun,” jelasnya.
Setelah itu, pihaknya akan melakukan verifikasi dan musyawarah wilayah (muswil) yang akan dibuka langsung oleh DPP Golkar pada 25 Juli 2020 mendatang. Tiga di antara calon ini dikatakan Suharno sedang digodok oleh panitia, sehingga dalam hal ini bergantung dari lobi tingkat pusat. “Saya tidak mengerti dan saya hanya ketua panitia. Nanti diputuskan dalam pelaksanaan pimpinan rapat sementara yang dipimpin DPD I,” tuturnya.
Suharno menyatakan bahwa di antara tiga calon tersebut memang bukan kader Golkar, untuk itu pihaknya akan melihat surat pemberhentian dari jabatan parpol sebelumnya. Untuk menjadi ketua DPD I Golkar ini dikatakan Suharno bahwa figur harus memiliki karakter seperti cepat berpikir, bergerak dan punya program soal kiat politik terutama Pilgub. “Calon ketua harus cepat melakukan konsolidasi dan punya kemampuan memenangkan kontestan untuk menangkan pemilu,” jelasnya.
H. M. Arsyad Thalib, nilai Suharno, selama 5 tahun jabatan telah berhasil melaksanakan agenda-agenda politik.
Ketua DPD I Partai Golkar Kaltara, H. M. Arsyad Thalib mengatakan bahwa dirinya ingin mengakhiri tugasnya sebagai ketua DPD I di tahun ini, sebab dirinya merasa senior berada di Golkar. Disinggung terkait tiga figur yang potensial memimpin Golkar, menurutnya masih bisa berubah.
“Kalau sudah lewat penjaringan, maka akan diverifikasi tim. Di luar kader Golkar pun bisa jadi kader, itu ada aturannya makanya kami gunakan aturan itu,” jelasnya.
Badrun dinyatakan Arsyad tidak menjadi masalah karena Golkar mengusung Badrun ketika Pilwali Tarakan 2018. Sedang Effendhi Djuprianto merupakan mantan kader Golkar. Hanya Effendhi memutuskan keluar dari Golkar karena terjadinya dualisme. “Tapi daerah lain juga sama. Yang penting berpengalaman di Golkar. Namun ini bergantung pada DPP yang punya kewenangan,” pungkasnya. (shy/lim)
Editor : anggri-Radar Tarakan