Para calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Kalimantan Utara (Kaltara) telah menyampaikan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen pelaporan juga menjadi syarat yang harus diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, beragam tanggapan di masyarakat muncul menyikapi laporan para peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara itu.
PENGAMAT politik Kaltara, Jimmy Nasroen, M.A, menjelaskan bahwa penilaian masyarakat terhadap LHKPN para calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Kaltara memang masih beragam. Sebab penyampaian LHKPN juga dianggap sebagai salah satu strategi pasangan calon untuk memenangkan pemilihan.
Jika dilihat secara positif angka kekayaan terbesar pada Calon Gubernur nomor urut 3. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, bahwa ada hal yang ingin dicitrakan, yakni ingin menunjukkan bahwa apa yang dicita-citakannya bukanlah persoalan harta.
“Kalau ditanggapi positif, seperti ini, niat saya bukan mengejar harta, kekayaan saya sudah segini, yah ke depan itu adalah medan pengabdian, ingin mengabdi lah bahasanya,” nilai Jimmy ketika diwawancarai Radar Tarakan, kemarin (8/11).
Sedang pada Calon Gubernur nomor urut 2, Dr. H. Irianto Lambrie dengan kekayaan terbanyak kedua, dinilai Jimmy, sebagai bentuk pembuktian petahana. Bahwa selama menjabat atau menjadi pejabat negara tak bermain pada hal-hal yang berbau uang atau anggaran. Begitu pula dengan Calon Gubernur nomor urut 1, H. Udin Hianggio dan pasangannya Dr. H. Undunsyah, M.H, M.Si, dengan kekayaan yang relatif lebih kecil dibanding calon lainnya. Nilai dia, bahwa mencitrakan diri selama menjabat, tak memikirkan materi atau mengumpulkan banyak kekayaan.
“Semua calon pernah menjadi pejabat. Kuncinya adalah pada persoalan kejujuran. Keberanian untuk mengungkapkan besar atau kecilnya jumlah harta kekayaan itu bergantung pada strategi pasangan calon,” ujar Jimmy.
Namun, jika angka-angka tersebut dikaji secara kritis, menurut Jimmy, ada perolehan harta kekayaan yang berhubungan dengan warisan maupun bisnis yang berada di luar jabatan. Namun, hal tersebut masih sah dan dapat diterima masyarakat.
“Kalau misalnya, yang besar, harta kekayaan yang banyak itu mustahil diperoleh dari jabatan saja. Tetapi pelaporan itu, mereka lebih paham konsekuensinya,” tutur salah satu dosen di Unikaltar ini.
Pada angka yang lebih kecil, kata dia, kurang dapat diterima nalar. Sebab, tahapan berjalan panjang. Misalnya pada tahap lobi kepada partai saja, seorang paslon wajib mengeluarkan uang yang tak sedikit. Belum lagi, dalam tahapan-tahapan berikutnya.
“Di zaman ini tidak mungkin untuk melobi partai besar tanpa ditunjang oleh sponsor,” jelas Jimmy.
Dalam kondisi Covid-19 ini, masyarakat cenderung melihat kandidat yang kuat secara ekonomi. Sebab untuk menjalin komunikasi politik dan menjadi relawan dibutuhkan pendanaan yang besar. “Di tingkat masyarakat kelas menengah bersandar pada moralitas. Tapi di kalangan bawah lebih melihat kemampuan ekonomi pasangan calon, karena komunikasi itu tidak terlepas dari pendanaan,” tegas Jimmy.
Semua pihak memahami bahwa sebuah perjuangan dalam dunia perpolitikan tak lepas dari pendanaan atau finansial. “Saya pikir paslon yang punya finansial baik, bisa diuntungkan. Apalagi mobilisasi Kaltara membutuhkan dana yang cukup besar sehingga relawan dan timses spirit-nya lebih terlihat,” pungkasnya.
KEASLIAN DOKUMEN DIAWASI
Dokumenlaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memang diterima langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga turut serta dalam mengawasi keaslian dokumen LHKPN.
Ketua Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara), Suryani mengatakan bahwa data LHKPN menjadi ranah KPK, data tersebut dihimpun KPK untuk diberikan kepada penyelenggara pemilu. Sebab itu dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kaltara selalu berpatokan pada surat LHKPN yang berasal dari KPK.
“Pernyataan pertanggungjawaban itu dari yang bersangkutan (pasangan calon) kepada KPK. Kami, Bawaslu pada output (keluaran) berkas yang diisi secara aplikasi ke KPK. Kemudian KPK mengeluarkan LHKPN. Surat itulah yang diawasi Bawaslu,” jelas Suryani.
Suryani menjelaskan bahwa LHKPN berisi tentang pernyataan pribadi seseorang terhadap keseluruhan jumlah harta kekayaannya yang akan diawasi oleh KPK. Sehingga dalam hal ini Bawaslu memiliki tugas yang terbatas.
“Kecuali surat itu palsu ketika kami scan barcode (pindai kode batang). Itu berarti pemalsuan dokumen dan masuk pada pelanggaran hukum lainnya,” tutur Suryani.
Dalam hal ini Suryani menegaskan bahwa LHKPN berkaitan dengan KPK sehingga tidak memiliki kaitan dengan Bawaslu. Suryani juga mengatakan bahwa LHKPN pasangan calon merupakan output asli dari KPK. Hal tersebut juga merupakan surat resmi yang masuk ke dalam daftar dokumen negara. “Sepanjang dokumen itu asli dan resmi, maka aman. Bukan pada nilainya besar atau kecil,” pungkasnya.
TANGGAPAN JUBIR
Juru Bicara Cagub-Cawagub nomor urut 1, Doddy Irvan mengatakan bahwa H. Udin Hianggio memang tidak memiliki kendaraan pribadi, bahkan mobil yang atas nama beliau pun tidak ada. Sedangkan mobil yang digunakan saat ini adalah mobil salah satu rekannya yang dipinjamkan, dan biasa digunakan pada saat jalan di Tarakan.
“Jadi kalau untuk harta yang bergerak, beliau tidak memiliki itu. Jadi saat ini harta yang dilaporakan yang tidak bergerak saja, karena memang hanya itu yang ada, sedangkan untuk jumlahnya berkisar Rp 2.100.602.128,” ungkap Doddy.
Total keseluruhan harta, seperti piutang, tabungan, harta tidak bergerak seperti rumah telah dilaporkan.
Juru Bicara Cagub-Cawagub nomor urut 2, Ricky Valentino, S.Pt, M.Ikom, mengungkapkan pihaknya menjamin laporan kekayaan kepada KPK telah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Menurutnya, kedua figur paslon Dr. H. Irianto Lambrie – H. Irwan Sabri, S.E, (Iraw) rutin melaporkan kekayaannya setiap tahun.
“Kalau berbicara kekayaan paslon nomor 2, itu kan sudah sesuai dengan perkembangan yang dilaporkan setiap tahun. Dengan nilai seperti itu, saya pikir itu masih hal wajar. Karena background (latar belakang) Pak Gubernur (Dr. H. Irianto Lambrie) ini kan sebelumnya adalah ASN, dan ia memiliki usaha juga,” ujarnya, kemarin (8/11).
“Untuk Pak Irwan kan memang basic-nya (dasar) pengusaha juga dan menjabat sebagai anggota dewan periode kedua sebelum maju. Dengan laporan kekayaan seperti cukup wajar,” sambungnya.
Dijelaskannya, setidaknya angka yang terlapor tersebut berasal dari 2 kategori harta yang dimiliki, yakni harta bergerak dan tidak bergerak. Ia memastikan jika laporan itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga jika terdapat keraguan maka paslon Iraw mempersilakan pihak terkait untuk melakukan pengecekan.
“Pertama pelaporan terkait hak milik dalam bentuk sertifikat dan lain-lain. Kedua adalah harta non sertifikat seperti emas, kendaraan dan lain-lain,” tukasnya.
“Sebenarnya kan LHKPN ini terkait subtansi nilai kekayaan yang dilaporkan, apakah itu data real atau tidak bagi saya itu soal jujur-jujuran saja. Kalau pun mau dikroscek silakan saja,” tuturnya.
“Karena bagi saya ada yang tampak glamor tapi nilai kekayaannya kecil, tapi bisa saja gayanya selangit. Ada juga yang orang punya banyak harta, tapi hidupnya sederhana. Bisa saja seperti itu,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk menjadi pemimpin diperlukan budaya transparansi sebagai cerminan kejujuran. “Kami sangat percaya kalau itu data yang valid karena itu kan dari lembaga negara. Kalau menjelaskan ke masyarakat bahwa data LHKPN itu hal yang wajar. Dengan alasan bahwa Pak Irianto ini, jenjang kariernya cukup jelas dan setiap tahun beliau rutin melaporkan perkembangan kekayaannya,” tuturnya.
Juru Bicara Cagub-Cawagub nomor urut 3, Ibnu Saud mengaku tidak dapat berkomentar lebih jauh terkait LHKPN, baik Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, maupun Dr. Yansen Tipa Padan, M.Si, (Ziyap). “Kalau terkait itu (harta kekayaan), saya tidak berani komentar, karena itu berkaitan langsung dengan pribadi beliau. Karena kalau saya bicara di media, itu menyangkut program,” katanya. (shy/*/zac/*/one/lim)
Editor : anggri-Radar Tarakan