Meski upaya penyelesaian persoalan lahan antara Bandara Internasional Juwata Tarakan dan masyarakat telah berlangsung lama, namun hingga saat ini persoalan masih bergulir. Sehingga saat ini masyarakat terus mempertanyakan keseriusan pihak bandara dalam melakukan upaya ganti rugi.
Plt Kepala Bandara Juwata Tarakan, Dodi Dharma Cahyadi menerangkan, hingga saat ini pihaknya terus berupaya mengurai persoalan hingga selesai. Mengingat persoalan ini telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. “Saya mencoba mempelajari apa yang menjadi persoalan yang terjadi di Kota Tarakan yang sudah terjadi sekitar 30 tahun belum selesai-selesai. Kami ingin menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin. Ke depannya kami berharap ini segera diselesaikan,” ujarnya, Jumat (24/2).
“Dasar lahan masterplan Bandara Juwata Tarakan sesuai Peraturan 8 Nomor 21 Tahun 2011, total kebutuhan 238,337 hektare yang bersertifikat, itu terpetakan secara A, B, C, D dari area. Jadi yang belum bersertifikat sekitar 69,7 hektare. Yang C luas lahannya 2,1 hektare yang belum bersertifikat. Yang sudah bersertifikat 107,237 hektare sama 9,3 hektare. Intinya itu ada tim audit yang memeriksa. Saya meyakinkan kepada masyarakat, saya membantu untuk diganti sesuai nilainya,” sambungnya.
Dikatakan, hingga saat ini sebagian lahan masyarakat telah diselesaikan. Selain itu, ia membeberkan jika tidak semua masyarakat mengantongi sertifikat. Sehingga pihaknya meminta agar masyarakat menunjukkan bukti jika benar memiliki lahan tersebut secara hukum.
“Ada juga yang sudah diselesaikan, ada juga yang belum. Di dalamnya juga ada yang bersertifikat ada yang belum. Jadi kita tunggu prosesnya saja, kita tentu menginginkan yang terbaik, sehingga kami juga meminta masyarakat menunjukkan bukti kepemilikannya. Jadi kami berharap tim apraisial bisa cepat menangani dalam sebulan ini. Sehingga kita bisa menyelesaikan cepat prosesnya,” tuturnya. (*)
Editor : izak-Indra Zakaria