"Saya termasuk orang yang tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat, jadi saya memang menggunakan fasilitas pelabuhan seperti ruang tunggu dan bus. Memang beberapa tahun lalu sempat rapi, penumpang menggunakan bus dan tidak macet seperti sekarang. Masuknya kendaraan ini membuat bus pengantar terhambat dan ini juga membahayakan kendaraan lain," ujarnya, Minggu (14/4).
Hartono, masyarakat lainnya menerangkan, jika semakin banyak pedagang yang masuk ke dermaga pelabuhan. Selain itu, ia mengeluhkan fasilitas WC. "Tadi pagi (kemarin) itu WC-nya baru dibuka jam 7 lewat.
Itu WC satu-satunya di sini dan WC satunya tidak berfungsi. Seharusnya pelabuhan paling tidak punya beberapa WC umum, ini cuma satu saja. Kami minta tolong kepada pemerintah menangani persoalan ini. Ini pelabuhan terbesar di Kaltara dan ikon pelabuhan Kaltara. Masak pelayanannya begini," harapnya.
Kepala UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Muhammad Roswan mengatakan jika pihaknya dilema menyikapi sejumlah persoalan yang ada. Sehingga untuk sementara waktu pihaknya harus menolerir kondisi saat ini.
"Sebenarnya kami juga tidak membenarkan kendaraan masuk sampai ke dermaga, tapi pelan-pelan kami atur karena kalau kita mau larang dropzone juga ini kan kondisinya tidak memungkinkan karena belum rampung sebenarnya," katanya.
"Sebenarnya ini juga arahan dari Polres (Tarakan), karena kemarin kan kami memasang barrier (sekat), tapi kurang efektif karena orang tetap geser. Sehingga kami coba menerapkan masukan dari Polres seperti sekarang ini. Tapi kalau untuk jangka panjang, itu kendaraan akan dibatasi (masuk)," urainya.
Ia mengakui jika pelayanan pelabuhan Tengkayu I menghadapi beberapa persoalan layanan. Salah satu paling krusial, yakni anggaran. "Makanya seharusnya kendaraan itu di tanah kosong itu, tapi memang kondisinya kurang aman karena berlubang. Itu juga kendala buat kami untuk tegas.
Nanti malah jadi persoalan baru, mudah-mudahan segera dianggarkan. Ini sudah kami ajukan, melalui dinas. Saya tanya kok belum ada, seharusnya sebelum momen arus mudik ini, cuma sampai sekarang belum ada," tukasnya.
"Ini dijanjikan anggaran perubahan (Perubahan-APBD 2024 Kaltara), kami berharap ini bisa terealisasi. Karena kasihan juga anggota saya di lapangan kewalahan. Karena personil juga terbatas dari shift-shift-an (bergantian) menjaganya. Kalau kondisi begini kan banyak sekali penumpang, jadi agak kewalahan petugas kami," lanjutnya.
Ia pun juga mengakui jika pihaknya sulit mengikuti standar pelayanan secara maksimal. Lagi-lagi hal ini terkendala pada persoalan anggaran sehingga pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Lanjutnya, persoalan ini tidak terjadi jika rencana pembenahan layanan urgen seperti perparkiran dan rencana pemindahan terminal dapat segera terealisasi.
"Memang kalau standar pelayanan itu kami akui agak berat juga mengikutinya dengan kondisi yang ada, karena untuk layanan difabel, ibu hamil, fasilitas ibu menyusui, itu kan anggaran semua. Tapi kalau bagi kami yang urgen ini parkiran dulu lah, kalau sistem parkirnya sudah baik, yang lain nanti bakal menyusul," ucapnya.
"Semua juga kepinginnya ini bisa rapi, cuma kalau jangka panjang itu kami memang merencanakan ke sana. Seharusnya terminal itu sudah pindah ke titik yang baru, ini kan kita masih di terminal yang lama. Seperti di bandara, dia parkir dan beli tiket di ujung situ dan penumpang tinggal jalan kaki, kendaraan di luar," ungkapnya.
"Sementara kita mau terapkan seperti dulu melarang kendaraan masuk total, tidak bisa juga. Sekarang kendaraan sudah semakin banyak, sehingga ada aktivitas pelabuhan yang mengharuskan kendaraan masuk, misalnya untuk logistik atau ada tamu dari luar," tambahnya. (zac/lim)