"Ada 10 prioritas utama kita di pembangunan 2025 nanti, termasuk pembangunan KIHI (Kawasan Industri Hijau Indonesia), serta pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota," ujar Sekprov saat dikonfirmasi, Kamis (18/7).
Dijelaskannya, pada tahun ini pemerintah pusat menyikapi adanya isu global terkait resesi ekonomi, isu internasional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan.
"Dengan memahami gejolak dinamika pemerintahan, sesuai keputusan pemerintah pusat, maka tema pembangunan nasional tahun 2025 ini ditetapkan 'Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan'," tuturnya.
Pemerintah telah menyusun arah kebijakan sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas dan mencapai sasaran pembangunan nasional yang meliputi sumber daya manusia (SDM) berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan karakter dan jatidiri bangsa.
Termasuk infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga reformasi pengelolaan sampah, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.
Dalam mendukung pembangunan pemerintah pusat ini, Pemprov Kaltara telah menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dengan tema 'Pemantapan industri dan perdagangan komoditas unggulan daerah'.
"Perencanaan pembangunan diarahkan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas, mulai dari industri primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan, lalu industri pengolahan, industri ketenagalistrikan, industri perdagangan dan jasa, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga industri kecil dan menengah," pungkasnya. (iwk/har)