JAKARTA – Pemerintah pusat berkomitmen segera menuntaskan persoalan batas negara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang melibatkan tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa langkah konkret yang akan diambil adalah melakukan verifikasi langsung ke lapangan guna memetakan kondisi riil di wilayah tersebut.
"Nanti kita cari jalan keluar. Kita akan cek langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran utuh dan mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait," ujar Prasetyo di Gedung DPR RI, Senin (26/1).
Isu ini mencuat setelah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memaparkan hasil kesepakatan Outstanding Boundary Problem (OBP) pada pertemuan ke-45 antara Indonesia dan Malaysia. Dalam laporan tersebut, terdapat tiga desa di Nunukan, yakni Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas, yang posisinya masuk dalam garis wilayah Malaysia. Namun, di sisi lain, Indonesia juga mendapatkan penambahan wilayah seluas kurang lebih 5.207 hektare dari Malaysia yang diproyeksikan untuk pengembangan zona perdagangan bebas.
Meski isu ini sempat viral dan memicu kekhawatiran di media sosial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bergerak cepat memberikan klarifikasi. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi, menegaskan bahwa narasi mengenai adanya "desa yang hilang" akibat perubahan batas negara adalah tidak benar.
"Penyelesaian batas negara ini adalah proses yang sudah berjalan lama secara bertahap, bukan kejadian tiba-tiba. Rapat di DPR beberapa waktu lalu pun sebenarnya lebih berfokus pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan warga perbatasan, bukan semata-mata sengketa lahan," jelas Ferdy di Tanjung Selor.
Pemerintah berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi secara utuh. Fokus utama saat ini adalah memastikan kedaulatan negara tetap terjaga sembari meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di beranda terdepan Indonesia tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria