TANJUNG SELOR – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat mulai memberikan tekanan nyata pada perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, Pemerintah Provinsi Kaltara bergerak cepat untuk memastikan bahwa stabilitas pemerintahan dan arah pembangunan daerah tetap terjaga. Penyesuaian fiskal ini diklaim bukan sebagai kejutan yang melumpuhkan, melainkan tantangan yang telah diantisipasi sejak tahap awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun dua ribu dua puluh enam.
Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, menegaskan bahwa perencanaan program tahun ini telah disusun berdasarkan kemampuan fiskal yang realistis. Sejak sebelum APBD ditetapkan, Pemprov telah menerima informasi mengenai perubahan skema transfer keuangan pusat, sehingga setiap program yang dijalankan saat ini merupakan hasil kalkulasi yang matang terhadap ketersediaan dana. Meskipun demikian, ia tidak menampik bahwa keterbatasan anggaran ini akan berimbas pada capaian target tahunan yang mungkin tidak akan setinggi rencana semula.
Dalam peta besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyesuaian target tahunan dianggap sebagai hal yang lumrah selama target jangka panjang lima tahunan tetap dalam jalur yang benar. Bertius menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan strategis berada di kisaran sepuluh hingga lima belas persen, sebuah angka yang dinilai wajar mengingat Kaltara baru memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD. Prioritas utama kini dikunci pada sektor pelayanan dasar sebagai bentuk kewajiban negara yang tidak boleh terhenti meski dalam kondisi keuangan yang ketat.
Untuk menyiasati tekanan fiskal ini, Pemprov Kaltara terus membangun komunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat guna membuka peluang dukungan pembiayaan bagi program-program prioritas. Fokus pembangunan tetap diarahkan pada sektor ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan infrastruktur dasar yang sejalan dengan agenda nasional. Efisiensi ini justru dipandang sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk mempertajam perencanaan dan memperkuat sinergi lintas sektor agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak yang maksimal bagi masyarakat berkelanjutan. (*)
Editor : Indra Zakaria