TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan memastikan bahwa proyek besar pemindahan Pusat Pemerintahan (Puspem) ke kawasan baru tidak akan memakan jatah anggaran program kerakyatan lainnya. Proyek strategis nasional tingkat daerah ini ditegaskan akan berjalan beriringan dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak warga.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan, Fandariansyah, menegaskan bahwa pemindahan Puspem telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu program prioritas. Isu krusial seperti penanganan banjir, pemeliharaan jalan, hingga perbaikan jembatan dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal tanpa ada yang dikesampingkan.
"Pembangunan (Puspem) tetap berjalan, tapi penanganan banjir, pemeliharaan jalan, dan kegiatan lingkungan tetap kita prioritaskan. Tidak ada yang kita tinggalkan," ujar Fandariansyah.
Fokus utama penanganan banjir saat ini menyasar titik-titik rawan seperti Kelurahan Karang Anyar, Pamusian, Juata Laut, Mamburungan, Karang Harapan, hingga Kampung Enam. Salah satu langkah berani yang diambil pemerintah adalah melakukan skema tukar guling dan pemindahan Masjid Darul Faizin. Bangunan lama masjid tersebut diketahui berada tepat di jalur aliran air sehingga menghambat arus. Nantinya, setelah masjid baru difungsikan, bangunan lama akan dibongkar untuk memberi ruang bagi pelebaran saluran air hingga mencapai 8-10 meter.
Selain masalah air, DPUTR juga tetap siaga dalam pemeliharaan infrastruktur transportasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah jembatan kayu di Kelurahan Mamburungan yang kerap rusak akibat beban berat angkutan rumput laut. Meski dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran, pihak pemerintah telah merencanakan betonisasi jembatan tersebut demi ketahanan jangka panjang.
Fandariansyah memungkasi bahwa pemindahan pusat pemerintahan adalah visi jangka panjang untuk menata tata kelola kota yang lebih baik. Namun, ia kembali meyakinkan masyarakat bahwa segala bentuk pemeliharaan rutin dan proyek fisik di wilayah-wilayah permukiman tidak akan dikorbankan demi mengejar penyelesaian gedung pemerintahan baru. (zac/jnr)
Editor : Indra Zakaria