TARAKAN – Kabar kurang menggembirakan datang bagi para pencari kerja di Kota Tarakan. Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan resmi memutuskan untuk tidak membuka penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik jalur CPNS maupun PPPK, pada tahun 2026. Langkah pahit ini terpaksa diambil demi menjaga napas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kian sesak.
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, mengungkapkan bahwa saat ini porsi belanja pegawai di lingkungan Pemkot Tarakan telah menyentuh angka mengkhawatirkan, yakni 47 persen dari total APBD.
Keputusan ini bukan tanpa alasan kuat. Khairul membeberkan bahwa kondisi keuangan daerah sedang mengalami penurunan signifikan sementara beban pengeluaran justru terus bertambah.
"Keuangan kita turun sekitar Rp400 miliar. Kemudian biaya untuk PPPK yang sebelumnya ditanggung pemerintah pusat, sekarang dibebankan lagi ke daerah. Itulah yang menyebabkan belanja pegawai kita membengkak," ujar Khairul, Jumat (27/3/2026).
Angka 47 persen tersebut bahkan dinilai belum mencerminkan beban riil di lapangan. Pasalnya, masih ada tenaga honorer kategori R4 yang pembiayaannya "menumpang" di pos belanja barang dan jasa. Jika semua komponen itu digabung, persentase untuk gaji pegawai dipastikan akan jauh lebih besar lagi. (*)
Editor : Indra Zakaria