Imbas Gedung Kesekretariatan Provinsi Kaltara Tak Rampung, Kontraktor Bayar Denda Rp 180 Juta

Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 22 Maret 2024 | 14:00 WIB
BELUM SELESAI: Pengerjaan Gedung Kesekretariatan Provinsi Kaltara belum terlihat tuntas seluruhnya.
BELUM SELESAI: Pengerjaan Gedung Kesekretariatan Provinsi Kaltara belum terlihat tuntas seluruhnya.

 

TANJUNG SELOR–Progres pembangunan Gedung Kesekretariatan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tidak berjalan baik. Terbukti hingga kontrak berakhir dan dilakukan adendum, pengerjaan pembangunan gedung tersebut belum tuntas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara Helmi mengatakan, gedung kesekretariatan yang saat ini difungsikan sebagai kantor gubernur Kaltara belum terselesaikan pengerjaannya. “Sama seperti gedung DPRD Kaltara, juga dilakukan adendum dua kali,” ungkapnya, Kamis (21/3).

Sampai saat ini, evaluasi terus dilakukan. Selain adendum dua kali, kontraktor juga dikenai penalti. Artinya ada denda yang harus disanggupi pihak kontraktor. Jika ditotalkan, kontraktor harus membayar denda Rp 180 juta. “Kontraktor didenda Rp 1,8 juta per hari dengan total hari kerja 100 hari. Artinya, kontraktor harus membayar total denda Rp 180 juta,” tegasnya.

Nantinya dilakukan evaluasi, sampai sejauh mana pengerjaannya. Apalagi masih terlambat meski sudah ada adendum. Sampai saat ini pengerjaan sudah mencapai 90 persen. Masih tersisa 10 persen untuk pengerjaan. “Jika dalam pengerjaan selama 100 hari belum terselesaikan, akan melakukan pemutusan kerja sama. Artinya, kontraktor akan di-blacklist,” tegasnya.

Tidak berbeda jauh dengan pembangunan gedung DPRD Kaltara yang ditargetkan selesai 9 April 2024. Gedung Kesekretariatan Provinsi Kaltara yang saat ini menjadi kantor gubernur Kaltara, ditargetkan selesai 14 April mendatang. “Jadi ini target yang diberikan. Kami harap mereka komitmen,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, akan memutuskan kontrak dengan kontraktor yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan gedung DPRD Kaltara dan Kesekretariatan Provinsi Kaltara, yang mengalami keterlambatan.

Meskipun progres konstruksi telah mencapai 90 persen, gubernur merasa kecewa terhadap dua kali penambahan waktu yang telah diberikan. “Kami telah memberikan kesempatan melalui dua adendum, namun jika hasilnya tidak memuaskan, maka tak ada pilihan, selain memutuskan kontrak. Kami juga tidak akan segan untuk mem-blacklist kontraktor yang gagal memenuhi tanggung jawabnya ini,” tegasnya. (kpg/fai/uno/dra/k16)

 

Editor : Indra Zakaria
pemprov kaltara bulungan