TANJUNG SELOR – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam memeratakan akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah garda terdepan terus diperkuat. Meski tengah berada dalam pusaran efisiensi anggaran, program unggulan ‘Dokter Terbang’ dipastikan akan tetap berjalan sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil guna menjamin masyarakat yang bermukim di kawasan Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) tetap mendapatkan sentuhan layanan medis spesialis yang selama ini sulit dijangkau akibat kendala geografis.
Program yang telah melegenda sejak tahun 2014 ini kembali masuk dalam daftar skala prioritas di bawah arahan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mematangkan seluruh persiapan teknis agar tim medis bisa segera bertolak ke wilayah-wilayah sasaran. Prioritas utama tahun ini tetap tertuju pada titik-titik krusial di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, yang secara infrastruktur memang memiliki tantangan aksesibilitas paling tinggi.
Kendati demikian, realitas keuangan daerah menuntut adanya penyesuaian pada postur pembiayaan program tahun ini. Usman secara terbuka mengakui adanya penurunan nilai anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai imbas dari kebijakan efisiensi daerah. Untuk periode 2026, anggaran yang disiapkan berada di angka di bawah Rp 1 miliar. Meski secara nominal berkurang, Dinkes Kaltara menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menggugurkan esensi dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di pelosok.
Strategi penyesuaian pun telah disusun agar dengan anggaran yang terbatas, keberlanjutan program tetap maksimal. Pemprov Kaltara akan lebih selektif dalam memetakan daerah yang paling membutuhkan intervensi mendesak, sehingga pengiriman tenaga spesialis menjadi lebih tepat sasaran. Dengan segala persiapan usulan yang telah dinyatakan rampung, program ‘Dokter Terbang’ diharapkan dapat terus menjadi tumpuan bagi warga perbatasan untuk mendapatkan hak kesehatan mereka secara adil, sekaligus membuktikan bahwa kehadiran negara tetap terasa hingga ke ujung beranda utara Indonesia. (*)
Editor : Indra Zakaria