PROKAL.co, Balikpapan — Perum Bulog bersama pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mempercepat penguatan infrastruktur pangan terpadu sebagai langkah strategis menekan gejolak harga bahan pokok, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan.
Upaya ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) serta penyerahan hibah lahan dari sejumlah daerah, seperti Kabupaten Malinau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kutai Kartanegara, pada Senin (6/4). Sementara itu, Kota Bontang menjadi daerah paling progresif karena telah lebih dulu masuk tahap lanjutan menuju pembangunan fisik.
Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Prof. Sudarsono Hardjosoekarto, menegaskan pembangunan tersebut tidak hanya berfokus pada gudang, tetapi juga pembenahan menyeluruh rantai pasok pangan. “Yang kami bangun adalah sistemnya, dari hulu sampai hilir. Tujuannya agar produksi petani terserap optimal dan distribusi ke masyarakat berjalan lancar,” ujarnya.
Di wilayah sentra produksi, Bulog memprioritaskan pembangunan fasilitas pengolahan dan penyimpanan seperti dryer, penggilingan padi, hingga silo dan gudang beras. Langkah ini diyakini mampu mengurangi kehilangan hasil panen serta menjaga kualitas komoditas.
Sementara di daerah non-produksi seperti Mahakam Ulu, strategi difokuskan pada penguatan distribusi melalui pembangunan gudang berjenjang hingga tingkat kecamatan. Skema ini dinilai krusial untuk mengatasi lonjakan harga akibat hambatan logistik.
Sebelumnya, harga beras di Mahakam Ulu sempat melonjak tajam hingga mencapai Rp1 juta per 25 kilogram, bahkan menyentuh Rp1,3 juta di sejumlah wilayah, dipicu tingginya biaya distribusi.
Dengan kehadiran gudang strategis di atas lahan hibah pemerintah daerah, Bulog menargetkan pasokan pangan dapat terjaga sepanjang tahun sehingga fluktuasi harga bisa ditekan.
Selain gudang, pembangunan juga mencakup kantor operasional, akses jalan, serta sarana logistik pendukung. Luas lahan yang dibutuhkan bervariasi, mulai dari 1,5 hektare untuk fasilitas dasar hingga sekitar 5 hektare untuk kompleks terintegrasi.
Di Bontang, proses pembangunan menunjukkan progres signifikan. Infrastruktur dasar seperti akses jalan telah tersedia, dokumen perencanaan rampung, dan sertifikasi lahan ditargetkan segera selesai untuk mempercepat konstruksi.
Meski demikian, sejumlah daerah masih menghadapi kendala dalam memahami regulasi kerja sama, sehingga belum seluruhnya terlibat dalam program ini.
Secara keseluruhan, kolaborasi Bulog dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi, menekan kehilangan pascapanen, serta menjaga stabilitas harga pangan. Program ini juga menjadi langkah konkret memperkuat ketahanan pangan di kawasan dengan tantangan geografis tinggi seperti Kalimantan.