PROKAL.CO- Kasus penundaan pembayaran proyek infrastruktur kembali mencuat di Kalimantan Timur. Sejumlah pemilik toko bangunan dan subkontraktor asal Kabupaten Paser mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda untuk mengadukan nasib mereka terkait proyek pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum kunjung dibayar. Tidak main-main, total tagihan yang tertunggak diklaim mencapai Rp7,21 miliar.
Meskipun proyek fasilitas penunjang program nasional tersebut telah rampung total, para pengusaha lokal ini justru harus menghadapi kenyataan pahit. Alih-alih mendapatkan kejelasan dari pembuat kebijakan tertinggi di daerah, mereka mengaku justru dioper-oper saat mencoba menyampaikan keluh kesah ke instansi eksekutif dan legislatif setempat.
Bangunan Selesai 100 Persen, Pembayaran Masih Gelap
Maskur, yang bertindak sebagai salah satu subkontraktor sekaligus perwakilan dari para pemilik toko bangunan terdampak, menjelaskan bahwa proyek bernilai miliaran rupiah tersebut sebenarnya sudah mulai dikerjakan sejak Desember 2025. Seluruh suplai material telah disalurkan dan fisik bangunan dapur dinyatakan selesai 100 persen sejak momen Ramadan lalu. Namun, hak pembayaran dari pihak kontraktor utama hingga kini belum juga mengalir ke kantong mereka.
Persoalan ini diakui Maskur telah berdampak sistemik pada roda bisnis para pelaku usaha lokal di daerah. Kerugian kolektif yang menyentuh angka Rp7.212.337.550 membuat banyak pemilik toko material dan subkontraktor mengalami krisis keuangan yang hebat, bahkan beberapa di antaranya kini berada di ambang kebangkrutan dan terancam gulung tikar.
Demi mengetuk pintu hati pemerintah, para korban mengaku sudah mengirimkan surat resmi sebanyak dua kali kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang konkret demi menyelamatkan kelangsungan usaha mereka.
Kekecewaan di Kantor Gubernur dan Gedung Wakil Rakyat
Harapan untuk mendapatkan respons cepat dari pemangku kebijakan pun berujung kekecewaan saat perwakilan korban mendatangi langsung Kantor Gubernur Kaltim. Maskur dan rombongannya gagal menemui Gubernur maupun Wakil Gubernur secara langsung dengan alasan jajaran pimpinan daerah sedang disibukkan oleh agenda internal.
Tak patah arang, para pelaku usaha lokal ini kemudian memutar arah menuju Kantor DPRD Kalimantan Timur guna mengadukan nasib kepada para wakil rakyat. Alih-alih mendapatkan ruang audiensi yang solutif, mereka justru diarahkan untuk melemparkan persoalan tersebut kepada Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Timur. Proses birokrasi yang saling lempar ini kian memperpanjang ketidakpastian nasib uang mereka.
Maskur menegaskan bahwa kedatangan mereka ke pusat pemerintahan provinsi murni untuk menuntut hak dan mencari jalan keluar strategis, bukan sekadar meminta belas kasihan. Mereka sangat berharap ada atensi khusus langsung dari kepala daerah agar kasus ini tidak berlarut-larut.
Hingga saat ini, baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun DPRD Kalimantan Timur belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengaduan tersebut. Di sisi lain, pihak kontraktor utama yang bertanggung jawab atas pembayaran proyek dapur MBG ini juga masih bungkam dan belum memberikan tanggapan apa pun.
Editor : Indra Zakaria