Kasus Pembunuhan di Paser Terkait Jalan Hauling, Sudah 11 Orang Saksi Diperiksa
Indra Zakaria• Jumat, 22 November 2024 - 16:45 WIB
ilustrasi penikaman
PROKAL.CO-Tiga hari pascapenyerangan terhadap dua warga di RT 6, Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, situasi Kabupaten Paser dikabarkan dalam keadaan kondusif, Senin (18/11).
Hal itu ditegaskan Kapolres Paser, AKBP Novy Adi Nathaniel yang dikonfirmasi media ini melalui sambungan telepon WhatsApp.
"Kondisi sekarang tetap kondusif. Tidak seperti yang dikabarkan di medis sosial," katanya. Ditanya apakah ada pergerakan massa dari kelompok tertentu. Novy dengan tegas menyatakan tidak ada.
"Tidak ada pergerakan massa. Aktivitas masyarakat juga biasa," tegasnya.
Di luar situasi Kabupaten Paser pasca kejadian tersebut, Novy, yang ditanya mengenai hasil penyelidikan pelaku penyerangan menyampaikan, sejauh ini anggotanya masih berada di lapangan untuk melakukan penyelidikan.
"Teman-teman krimum masih mengejar," tegasnya lagi.
Ditanya perihal saksi yang dimintai keterangan, Novy menjawab, pihaknya telah memeriksa 11 orang saksi. "Dan tidak menutup kemungkinan bertambah," tutupnya.
Diketahui, dua warga menjadi korban penyerangan dengan menggunakan senjata tajam (sajam). Akibat penyerangan itu seorang warga tewas. Sementara satu warga lainnya kritis lantaran mengalami luka bacok.
Penyerangan itu terjadi saat korban berada di pos jaga stop hauling batu bara di Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Jumat (15/11/2024) dini hari.
Belum diketahui siapa pelaku penyerangan terhadap kedua warga tersebut, karena minimnya informasi di TKP yang merupakan rumah sekaligus pos jaga, yang juga digunakan untuk menghalau melintasnya hauling truk bermuatan batu bara.
PROTES AKTIVIS DARI SAMARINDA
Dari Samarinda, protes datang dari massa yang mengatasnamakan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim, bersama Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) dan sejumlah mahasiswa.
Mereka menyuarakan kekecewaannya atas insiden penyerangan terhadpa warga di Paser, di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (18/11/2024).
"Apa yang dilakukan almarhum (korban penyerangan) itu merupakan tugas-tugas negara dalam memberikan rasa aman dan tentram pada rakyatnya. Abai negara ini," ucap Perwakilan KMS Kaltim, Buyung Marajo, yang juga Aktifis Pokja 30 Kaltim ini.
Menurutnya jelang pemungutan suara di Pilkada Serentak 2024, para calon yang bertanding tak sedikit pun menjanjikan jaminan keselamatan masyarakat dari konflik sosial ini.
Dalam aksi ini, Juru bicara KMS, Dede menyebutkan, aksi kali ini bukan sekadar solidaritas atas kasus yang terjadi tapi mereka turut menyuarakan amarah dan kekecewaan masyarakat karena ketidaktegasan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Paser menyikapi konflik antara tambang dan masyarakat di tanah Etam.
"Kasus ini bukan baru terjadi. Sudah ada kasus-kasus serupa sebelumnya," tegasnya.
Selain itu, mereka menilai aparat lalai dan gagal menindak tegas masalah yang terjadi. "Buktinya aparat tak bisa memberikan hasil akan konflik yang terus mengangga," paparnya.
Dede meminta kepada pemerintah atau pemangku kebijakan, untuk mengusut tuntas kasus ini hingga selesai, agar hal serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.
"Pemerintah jangan hanya bisa lempar tanggung jawab, selesaikan masalah ini sampai tuntas. Kami di sini membersamai kawan-kawan yang ada di Paser, lewat perjuangan ini," tutupnya.
Adapun dari rekam data milik Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, konflik warga di Paser dan perusahaan pertambangan sempat memuncak akhir Desember 2023 ketika warga Batu Kajang, Paser memblokade lalu lintas truk-truk pengangkut batu bara melintasi kawasan tersebut.
Beberapa waktu kemudian, ungkap Dinamisator Jatam Kaltim, Mareta Sari, setelah peristiwa terlindasnya pendeta Veronika Fitriani oleh truk hauling batu bara, akhir Oktober lalu, pemerintah daerah menjanjikan akan menghentikan aktivitas hauling di jalan umum. Namun hal itu tak kunjung ditegakkan.
Pemblokiran dipilih karena tidak adanya upaya yang diambil otoritas setempat. "Pembiaran ini yang menjadi celah perusahaan tambang melakukan pelanggaran dan memercik konflik sosial dengan masyarakat," sebutnya.
Jatam bersama KMS yang melakukan protes pun meminta ketegasan pemerintah pusat dalam menyikapi situasi ini. Sebab, masyarakat pun tak akan tinggal diam jika ketegasan pemerintah tidak ada dan hanya melempar tanggungjawab. (oke/mrf/nha)
