PROKAL.CO, TENGGARONG – Aspirasi pembangunan warga Kecamatan Tenggarong kembali mengemuka. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan untuk periode 2026–2027, tercatat sebanyak 1.438 usulan dari 12 kelurahan dan dua desa yang masuk ke meja perencanaan pemerintah, di BPU Kantor Camat Tenggarong, Kamis (5/2/2026).
Ribuan usulan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, hingga infrastruktur. Namun, kebutuhan pembangunan infrastruktur—terutama jalan dan fasilitas lingkungan—masih menjadi prioritas utama yang paling banyak disuarakan masyarakat.
Camat Tenggarong, Sukono, mengatakan dominasi usulan infrastruktur menunjukkan masih adanya kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas dasar. Meski memang, diakuinya secara umum kondisi infrastruktur di Tenggarong sudah tergolong cukup baik.
“Usulan yang paling banyak disampaikan masyarakat memang terkait infrastruktur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), masih terdapat sekitar 40 kilometer jalan yang belum tertangani dari total kurang lebih 300 kilometer jaringan jalan di wilayah Tenggarong. Kondisi tersebut membuat sektor Perkim menjadi penyumbang usulan terbanyak, yakni mencapai 386 usulan.
Menurut Sukono, tingginya jumlah usulan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengejar pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan permukiman yang tersebar di kelurahan dan desa.
“Perkim terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam pembangunan dan perbaikan jalan permukiman. Ini menjadi kebutuhan penting masyarakat,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, masyarakat juga mengusulkan program terkait keamanan dan ketertiban lingkungan, serta fasilitas umum lainnya seperti penyediaan listrik untuk lampu penerangan jalan umum (LPJU).
Sukono berharap, seluruh usulan yang dihimpun melalui Musrenbang ini dapat direalisasikan secara bertahap dalam dua hingga tiga tahun ke depan, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan daerah.
“Harapannya, usulan-usulan ini bisa direalisasikan secara bertahap,” jelasnya.
Dari total 1.438 usulan, saat ini sekitar 369 usulan telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Proses pengunggahan data masih terus berjalan dan dilakukan secara bertahap sesuai urutan prioritas.
“Sementara ada sekitar 369 usulan yang sudah kami unggah ke SIPD. Karena prosesnya baru berjalan beberapa hari, ke depan akan terus kami lengkapi hingga seluruh usulan masuk sesuai nomor urut prioritas,” pungkas Sukono. (moe)
Editor : Indra Zakaria