PROKAL.CO, TENGGARONG - Harapan warga dari desa hingga kota dikumpulkan dalam satu meja. Di forum Musrenbang, suara itu tak sekadar didengar, tetapi dirangkai agar sejalan dengan arah pembangunan daerah hingga nasional.
Hal ini yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menyelaraskan program pembangunan dari tingkat desa, daerah, provinsi hingga pusat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Komitmen itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Kantor Bappeda Kukar, Senin (20/4/2026). Turut didampingi Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekda Sunggono, Forkopimda Kukar, DPRD Kukar, akademisi, serta perwakilan masyarakat.
“Musrenbang ini merupakan tahapan untuk mengelaborasi dan menyatukan seluruh usulan pembangunan, mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, hingga hari ini di tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027,” ujarnya.
Aulia menyebut, forum ini menjadi titik temu antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan yang telah dirancang, termasuk penyelarasan dengan dokumen RPJMD dan kebijakan pemerintah di tingkat lebih tinggi.
Dengan menyelaraskan dokumen RPJMD yang telah disusun dan kondisi nyata di lapangan. Hasilnya nanti akan dituangkan dalam dokumen RKPD 2027, kemudian dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan. Yang dimana pemerintah juga menyampaikan kerangka kebijakan pembangunan tahun 2027.
“Alhamdulillah, hal itu mendapat respons positif dari peserta yang turut memberikan masukan, dan telah dituangkan dalam berita acara yang disepakati bersama,” lanjutnya.
Aulia menegaskan, pembangunan ke depan harus berjalan dalam kerangka yang terarah dan terintegrasi agar tidak ada wilayah yang tertinggal.
“Kalau berbicara infrastruktur, semua harus berada dalam kerangka kebijakan yang jelas. Kami tidak ingin ada wilayah yang tertinggal hanya karena tidak terwakili dalam forum,” tegasnya.
Ia memaparkan sejumlah prioritas pembangunan, mulai dari konektivitas antar ibu kota kecamatan hingga dukungan infrastruktur bagi sektor produksi masyarakat.
Prioritas pertama adalah memastikan konektivitas antar ibu kota kecamatan. Saat ini masih ada dua kecamatan yang belum terhubung, dan itu menjadi perhatian pemerintah. Pun akses menuju fasilitas pelayanan umum seperti puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah juga harus dipastikan dalam kondisi baik, termasuk jalan lingkungan di tengah masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian jalan yang belum tuntas serta penguatan konektivitas dari desa menuju jalan poros.
Dengan arah kebijakan yang terintegrasi, Aulia optimis pembangunan ke depan di bawah kepemimpinannya bersama Rendi Solihin tidak lagi berjalan parsial, melainkan selaras dari tingkat lokal hingga nasional.
“Jadi kita tidak lagi berdebat soal pemerataan pembangunan. Yang terpenting adalah konsistensi kita dalam menjalankan kebijakan tersebut,” tegas Aulia mengakhiri. (moe)
Editor : Indra Zakaria