PROKAL.CO, TENGGARONG – Penyidikan dugaan korupsi pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru ASN dan insentif guru non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) terus bergulir. Menyusul penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah memastikan pihaknya bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
Pernyataan itu disampaikan Heriansyah usai menghadiri pelantikan ratusan kepala sekolah di Pendopo Odah Etam, Kamis (9/7/2026).
"Kalau itu kita serahkan dan kita menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Prinsipnya saya baru menjabat, sehingga saya juga harus kooperatif terhadap seluruh proses yang berjalan," ujarnya.
Seperti diketahui, Kejati Kaltim sebelumnya melakukan penggeledahan di Kantor Disdikbud Kukar sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi pembayaran TPP guru ASN dan insentif guru non-ASN Tahun Anggaran 2020–2025.
Heriansyah menegaskan penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Karena itu, Disdikbud Kukar tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Terkait dokumen maupun barang yang diamankan penyidik saat penggeledahan, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci karena seluruh proses berada di bawah kendali Kejati Kaltim.
"Yang diambil tentu berkaitan dengan ruang lingkup pendidikan. Yang lebih mengetahui secara detail adalah pihak Kejati," katanya.
Saat ditanya apakah penyidikan tersebut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Heriansyah memilih tidak berspekulasi. Karena, hal tersebut merupakan bagian dari pendalaman yang dilakukan penyidik.
"Barangkali itu juga menjadi bagian, kami siap kooperatif," pungkasnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria