JAKARTA– Sebagian besar titik banjir di Jabodetabek telah dinyatakan surut kemarin (3/1). Menyisakan ribuan pengungsi dan korban tewas yang terus bertambah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, sampai pukul 21.00 WIB kemarin, jumlah pengungsi di seluruh Jabodetabek mencapai 183.530 orang (41.495 KK) yang terebar di sedikitnya 107 titik. Jumlah korban meninggal dan hilang mencapai 47 orang.
Meskipun mulai surut, BPBD DKI Jakarta masih menghimbau agar masyarakat waspada jika hujan besar kembali turun. Baik itu, di ibu kota maupun Bogor dan beberapa wilayah kota penyangga. Hingga Kamis malam, (2/1) beberapa wilayah di ibu kota debit air mulai kembali normal.
Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta sampai pukul 12.00 WIB, air masih bertahan di 53 kelurahan di 23 kecamatan seluruh Jakarta. Sementara BNPB mengklaim wilayah Jakarta Pusat, Kota Depok dan Kota Bogor sudah bebas dari genangan.
Kedalaman banjir di Kabupaten Bekasi tercatat 20 hingga 50 cm, Kota Bekasi 20 hingga 300 cm, Kabupaten Bogor 20-30 cm, Kota Tangerang 30-50 cm, Kota Tangsel kurang dari 10 cm, Jakarta Timur 20 - 25 cm, Jakarta Barat 20 - 70 cm, Jakarta Selatan 20-200 cm, serta Jakarta Utara 20-70 cm,
Warga masih bertahan di 84 titik pengungsian di seluruh DKI Jakarta. Pengungsi di Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Ida Fitriani tengah menggendong Getfirta. Bocah 19 bulan itu adalah anak keduanya. Yang pertama, Nazwa, usianya baru 6 tahun. Gelanggang remaja itu menjadi tempat pengungsian bagi warga sekitar. Mengungsi dengan dua orang anak tidaklah mudah bagi Ida.
"Nggak sempat bawa apa-apa," kata Ida. Dia hanya membawa satu tas baju untuk anak-anaknya dan minyak kayu putih. Untuk itu, dia menginginkan di tempat pengungsian ada perhatian untuk anak-anak. Setidaknya perlengkapan mandi, makanan, dan air. Meski rumahnya tak jauh dari tempat tersebut, Ida dan suaminya belum berani pulang. Sebab air masih tinggi.
Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat Susianah Affandy menyatakan bahwa layanan penampungan yang terletak di gedung atau fasilitas umum memberikan kenyamanan dibandingkan dengan penampungan yang terbuat dari tenda-tenda ala kadarnya. Namun, ruang privasi seperti pojok ASI untuk ibu menyusui harus dibuat. "Meski bentuknya sederhana dan portable seperti ruang ganti banju di toko swalayan," ujarnya.
Menurut pengamatan Jawa Pos di dua lokasi pengungsian, Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng dan Masjid Universitas Borobudur, Jakarta Timur, ruangan untuk pengungsi tidak ada sekat. Ruangan hanya digunakan untuk posko kesehatan, dapur umum, atau tempat logistik.
Selain pojok ASI, ruang privasi seperti toilet untuk kegiatan MCK harus bersih dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. "Anak dan remaja perempuan, apalagi yang sedang fase menstruasi harus mendapat fasilitas toilet dan ketersediaan air bersih dan toilet tersebut harus terjamin keamanannya," bebernya.
Selain itu, Susi juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait distribusi bantuan sosial untuk anak-anak korban banjir yang disinyalir tidak merata. Bantuan yang datang hanya berupa simbolis. "Masyarakat yang menjadi korban banjir mengaku tidak segera menerima bantuan berupa alat-alat yang baru, mereka hanya menerima barang bekas pakai seperti pakaian bekas sedangkan bantuan barang baru beli dimasukkan ke gudang," tuturnya.
Dia meminta agar BNPB mengkoordinasikan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk ibu dan anak. Selain itu, BNPB juga harus menyosialisasikan SOP layanan bagi korban bencana alam selama tahapan darurat di tempat pengungsian seperti pemberian kebutuhan makan dan sandang bagi pengungsi.
Kepala Pusat Krisis Kemenkes Budi Sylvana menyatakan harus ada perhatian bagi bayi dan lansia. Sebab, keduanya rentan terhadap penyakit. Dalam pengungsian, biasanya terjadi penyakit diare, kulit gatal-gatal, hingga leptospirosis. "Untuk itu lingkungan harus bersih," ucapnya.
Sementara itu, insiden tewasnya warga akibat banjir terus terjadi. Di Kampung Pulo, diduga akibat lilin yang digunakan sebagai penerangan ketika lampu padam, rumah kontrakan yang ada di Kampung Pulo RT1, RW3, Kampung Melayu, Jakarta Timur, terbakar.
Karena kejadian itu, pemilik rumah yang merupakan pasangan suami istri (pasutri) bernama Maymunah, 35, dan Iskandar, 45, hangus terbakar.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombespol Arie Ardian Rishadi membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia, kejadian berlangsung pada Kamis malam (2/1). Awalnya api muncul di lantai dua rumah kontrakan itu. "Betul kejadiannya semalam (kemarin)," kata dia kepada wartawan.
Saksi yang ada di lokasi sambung dia, langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran dan melakukan pemadaman dengan alat seadanya. "Menurut saksi api awalnya kecil dan dengan cepat membesar," ucap dia.
Api yang cepat membesar itu diperkirakan terjadi karena rumah korban yang juga merupakan toko sembako. Kurang dari dua jam api melahap habis bangunan dan seisinya. Dia mengatakan, korban saat kejadian sedang tertidur lelap. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri.
Menurut dia, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, berhasil memadamkan api sekira pukul 00.00 dengan bantuan tujuh unit mobil pemadam kebakaran.
Naasnya, korban Maymunah dalam kondisi mengandung. Jabang bayinya itu pun ikut meninggal karena kejadian itu. "Iya korban sedang mengandung," jelas dia.
Karena kejadian ini, kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp120 juta. Dia menerangkan untuk penyebab pasti kebakaran, Arie masih menunggu hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik. Namun, dugaan sementara kebakaran berasal dari api lilin yang dinyalakan di sana saat lampu padam. "Belum (penyebab). Diduga dari lilin," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Seksi Operasional Damkar Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan, untuk memadamkan api. Pihaknya membutuhkan waktu satu jam. "Kita terima laporan sekitar Pukul 22.55. lalu sampai ke lokasi pukul 23.00. Api padam pada pukul 00.05," kata dia.
Dia menerangkan, pihaknya menerjunkan 35 anggota pemadam dan tujuh unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Namun, karena kondisi korban tertidur pada saat kejadian, dua orang tidak bisa diselamatkan. "Diduga akibat lilin karena usia mereka bersih-bersih rumah," jelas dia.
Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengungkapkan, sudah menyiapkan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang jatuh miskin akibat bencana banjir di sejumlah wilayah. Menurut dia, potensi untuk menjadi miskin sangat besar ketika warga terdampak bencana. Sebab, mereka jadi tidak bekerja ketika rumah terendam banjir. ”Potensi itu ada. Tentu social protection program kita akan jalan. Setelah pemulihan, kita lihat,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, bakal menginstruksikan dinas sosial (dinsos) untuk melakukan pendataan pada warga di wilayahnya masing-masing. Apakah ada warga terdampak bencana yang jatuh miskin setelah peristiwa tersebut.
”Jika benar ada, dinsos bisa lapor ke Kementerian Sosial. Nanti kita cek. Kalau layak kita berikan bansos,” paparnya. Bansos ini dapat berupa bantuan pangan ataupun dimasukkan ke dalam program keluarga harapan (PKH).
”Tapi tidak pada saat ini ya, setelah bencana selesai. Tentunya selama tanggap darurat, bantuan yang diberikan kebutuhan pokok dualu, makanan, tenda, dan obat,”sambungnya.
Hingga hari ketiga banjir, Mensos masih turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi para pengungsi. Termasuk soal penyaluran bantuan logistik.
Dalam kunjungannya ke Perumahan Ciledug Indah I dan II, Tangerang, Banten, kemarin (3/1), Mensos sempat dicurhati soal pasokan air bersih. Menurut dia, suplai air bersih ini jadi hal yang wajib dipenuhi ketika kondisi bencana. Karena itu, dia meminta pemerintah kabupaten/kota agar bisa gerak cepat mendistribusikan air bersih ini. ”Kalau air bersih ini wewenangnya pemerintah kota ya,” tandasnya.
Sebagai informasi, ada sekitar 485 kepala keluarga (KK) di perumahan tersebut yang terpaksa mengungsi akibat banjir luapan kali Angke. Banjir sempat mencapai 2 meter sampai akhirnya surut sampai ketinggian 40 cm atau setinggi betis orang dewas.
Di Istana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, meski sudah surut, potensi banjir masih cukup besar. Apalagi, BMKG memprediksi puncak musim hujan akan terjadi pada pertengahan bulan ini.
"Kami harus siap-siap. Kita harus lebih siap hadapi dari sebelumnya di tanggal-tanggal itu," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Basuki menuturkan, kemarin pagi pihaknya sudah memberangkatkan 287 pegawai PUPR. Para pegawai itu akan disebar ke 180 titik untuk untuk mensurvei penyebab banjir. Apakah ada tanggul yang jebol, drainase yang tersumbat, pompa yang rusak, atau ada sebab lainnya.
Dia yakin, upaya mengecek setiap titik akan efektif. Sebagai contoh, saat banjir menerjang tol Jakarta-Cikampek awal pekan lalu, tim berhasil menemukan penyebabnya. "Tol Jakarta-Cikampek kenapa banjir, karena drainase tersumbat oleh kegiatan proyek. kami bongkar dan sekarang sudah selesai," imbuhnya.
Basuki menjelaskan, tim yang tersebar di lapangan akan kembali berkumpul pada minggu besok (5/1). Usai koordinasi, pada Senin (6/1) akan dilakukan penanggulangan masalahnya. "Senin kita lakukan karena tanggal 11, 12, 13, 14, 15 menurut BMKG merupakan puncak dari hujan di Januari ini," tuturnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintah Pemda untuk memaksimalkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam menangani bencana. Baik untuk bantuan ke masyarakat maupun upaya mitigasi darurat. Dia memastikan, anggaran tersebut bisa digunakan dalam situasi darurat.
Berdasarkan catatan kemendagri, alokasi BTT di daerah sudah tersedia. "Misal di DKI Jakarta Rp. 233 miliar, di Jabar Rp. 25 Miliar, di Banten itu 45 miliar," ujarnya usai bertemu Presiden.
Jika BTT tidak mencukupi, lanjut dia, pemda juga bisa memaksimalkan anggaran SILPA. Berdasarkan pantauannya, sebagian besar daerah masih memiliki sisa anggaran 2019 yang belum terserap.
Yang terpenting, lanjutnya, komunikasi dengan DPRD tidak terputus. Tito juga berharap DPRD tidak mempersulit persetujuannya. "Masyarakat menunggu kita. Mereka menunggu uluran tangan dari pemerintah," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo meminta Presiden Joko Widodo menerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Contigancy Plan (rencana darurat) dalam keadaan bencana. Dengan regulasi tersebut, diharapkan ada dasar hukum yang mewajibkan pemerintah daerah memiliki Contigancy Plan saat bencana alam tiba.
Hal itu dia sampaikan saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (3/1). Doni menuturkan, saat ini, baru sebagian kecil daerah yang memiliki contigancy plan. Padahal, sistem tersebut dibutuhkan untuk meminimalisir dampak kerusakan akibat bencana. Dan semua daerah di Indonesia memiliki potensi bencana. "Bila ada kejadian bencana, rencana itu jadi rujukan. Dengan adanya ini, bukan hanya daerah tapi juga unsur pusat di daerah ikut dalam program. Ada TNI, polri, ada kantor wilayah kementerian/lembaga bisa jadi satu paket," imbuhnya.
Doni menuturkan, tanpa Inpres, daerah akan sulit untuk diajak. Sebab, pihaknya tidak memiliki power untuk memaksa Pemda membuat sistem mitigasi bencana. Dia memastikan akan terus mendorong penerbitan inpres tersebut.
"Beliau (Presiden) tugaskan Menseskab (Sekretaris Kabinet) untuk percepat, mudah2an dengan usulan tadi bisa lebih dipercepat," ungkapnya. (tau/riz/bry/mia/lyn/far)
Editor : izak-Indra Zakaria