Legislatif juga mendesak agar pemerintah meningkatkan antisipasi menyusul masuknya ratusan WN India ke Indonesia. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyebutkan, jumlah kasus Covid-19 yang meningkat di India harus menjadi perhatian. Jangan sampai justru menimbulkan kasus mutasi baru di Indonesia.
Saleh mencatat bahwa tingkat kematian di India akibat Covid-19 sudah mencapai angka 185 ribu jiwa. "Kita tidak mau jika kedatangan orang-orang tersebut membawa kasus baru ke Indonesia. Apalagi yang kita khawatirkan, di antara mereka ada yang terpapar varian baru Covid-19," terang Saleh kemarin.
Dia menegaskan, masalah karena varian lama Covid-19 saja belum sepenuhnya terselesaikan di Indonesia. Karena itu, pemerintah harus berupaya lebih untuk mengantisipasi masuknya varian baru agar tidak menambah berat kerja pemerintah sendiri dalam menanggulangi pandemi.
Selain itu, Saleh juga mengingatkan bahwa Indonesia masih punya pekerjaan rumah soal vaksinasi. Vaksin yang sudah dipesan saat ini masih mengalami embargo dari negara asal. "Embagro vaksin menyebabkan target pelaksanaan vaksinasi jadi meleset. Sejauh ini, belum kelihatan solusi tuntas yang diambil Kemenkes untuk mengatasi persoalan yang ada," lanjut politisi PAN tersebut.
Indonesia sendiri sulit melakukan lockdown, sehingga langkah yang paling tepat menurut Saleh adalah dengan memperketat screening di pintu-pintu masuk. Juga melarang semua WNA untuk masuk ke Indonesia sementara. "Negara lain juga melakukan yang sama, tentu tidak ada salahnya kalau kita juga melindungi warga negara kita," katanya. (deb)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendesak pemerintah bertindak cepat. Menurut dia, banyaknya WN India yang masuk ke Indonesia harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya Satgas Covid-19 saja yang harus bekerja, tapi harus ada kerjasama dari Ditjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menghindari eksodus besar-besaran WN India.
Para WN India ini diketahui masuk ke Indonesia melalui jalur udara di Jakarta dan beberapa daerah lain dengan memanfaatkan kartu izin tinggal terbatas (Kitas) dan visa.
LaNyalla mengatakan, dalam situasi seperti saat ini, penggunaan Kitas dan visa untuk bisa masuk ke Indonesia harus dikaji ulang. Harus diambil kebijakan khusus pelarangan bagi WN India datang sekalipun memegang Kitas, karena ini urgent dan termasuk dalam kejadian luar biasa. "Kita khawatir terjadi imported case dengan varian Korona baru jika masalah ini tidak diantisipasi," jelas Senator asal Jawa Timur.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, untuk WN India yang sudah ada di Indonesia dan tidak memiliki kepentingan serius, pemerintah harus melakukan langkah tegas dengan mendeportasi mereka. "Karena ini akan sangat membahayakan masyarakat kita," paparnya.
Mantan Ketum PSSI tersebut bisa memahami hubungan diplomatik Indonesia dengan India juga harus diperhitungkan dalam masalah ini. Hanya saja, pemerintah dinilai perlu memperhatikan dampaknya apabila membiarkan masalah ini.
Jadi, bukan berarti Indonesia tidak peduli dengan India. Tapi akan menjadi ironi, karena di saat pemerintah gencar melarang warganya sendiri untuk mudik atau bepergian, pemerintah malah tidak benar-benar menutup pintu masuk warga negara asing.
LaNyalla mengatakan, Indonesia harus mengambil contoh dari India. Karena warganya tidak disiplin, sebaran Korona terjadi besar-besaran sehingga memunculkan second wave di India. "Maka kita harus taat dengan anjuran dari pemerintah, jangan menyebabkan kerumunan terjadi dan patuhi selalu protokol kesehatan," tegasnya. (dee/lum/deb/lyn/tau/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria