USULAN penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendapat penolakan dari sejumlah partai politik (parpol). Pengunduran pesta demokrasi lima tahunan itu dianggap menabrak konstitusi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan konstitusi. Semua pihak harus taat aturan. Bahkan, ketika dilantik, presiden juga bersumpah akan memegang teguh UUD. ’’Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya,’’ ungkap Hasto (24/2).
Penolakan juga disampaikan Partai Gerindra. Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan, pemilu lima tahunan merupakan amanat konstitusi yang harus ditaati semua pihak.
Dia tidak sepakat jika pemilu dianggap akan menganggu pertumbuhan ekonomi. ’’Ekonomi justru akan tumbuh. Usaha kecil, seperti sablon, stiker, dan alat peraga lainnya akan ramai saat kampanye,’’ terangnya.
Partai Nasdem juga menyampaikan penolakannya kepada wacana penundaan pemilu. ’’Jelas kami menolak,’’ terang Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali. Pemilu sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Semua pihak harus mematuhi keputusan tersebut. (lum/far/bay)pol
Editor : izak-Indra Zakaria