JAKARTA – Skala kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera pada November 2025 lalu kini terungkap dalam angka yang sangat mengkhawatirkan. Data terbaru pemerintah mencatat setidaknya 238.783 unit rumah mengalami kerusakan parah dan sebanyak 29 desa dilaporkan hilang dari peta. Kondisi ini memicu desakan kuat agar pemerintah segera mengebut langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa angka kerusakan yang mencapai ratusan ribu unit ini merupakan sinyal darurat bagi negara untuk segera bertindak tanpa hambatan birokrasi. Aceh menjadi daerah dengan beban kerusakan terberat yakni mencapai 208.693 unit rumah, disusul Sumatera Utara dengan 24.294 unit, dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit rumah.
Abidin menekankan bahwa jutaan warga kini terpaksa hidup tanpa hunian yang layak selama lebih dari satu bulan. Ia meminta agar data kerusakan yang sangat besar ini tidak hanya berhenti di meja rapat, tetapi segera ditindaklanjuti dengan kebijakan strategis dan alokasi anggaran yang memadai. Menurutnya, negara harus memastikan proses pemulihan tidak terkatung-katung karena setiap hari yang terlewati tanpa hunian tetap akan memperburuk situasi kemanusiaan di lapangan.
Dalam forum konsolidasi di Bogor, isu penanganan bencana ini menjadi bahasan utama guna memastikan sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Abidin juga mendorong penggunaan teknologi dalam pemetaan ulang wilayah terdampak agar proses pendataan tetap akurat dan penyaluran bantuan tepat sasaran, mengingat luasnya cakupan wilayah yang luluh lantak.
Percepatan pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak tersebut dinilai bukan hanya soal fisik, melainkan juga upaya memulihkan kesehatan mental dan kepercayaan diri para penyintas. Dengan tuntasnya rekonstruksi ratusan ribu rumah tersebut, diharapkan roda perekonomian di Sumatera dapat kembali bergeliat dan mencegah munculnya persoalan sosial baru seperti kemiskinan ekstrem pascabencana.
Pemerintah melalui satuan tugas khusus diharapkan dapat memberikan kepastian waktu terkait kapan warga dapat kembali menempati hunian yang aman. Langkah konkret di lapangan menjadi satu-satunya jawaban atas jutaan nyawa yang kini menggantungkan harapan pada komitmen negara untuk membangun kembali wilayah mereka yang hancur. (*)
Editor : Indra Zakaria