BANYUWANGI – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan tanpa unsur paksaan. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tidak mengintimidasi sekolah yang keberatan menerima program tersebut.
Hal ini disampaikan Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi di Banyuwangi, Sabtu (24/1), merespons adanya laporan kendala di lapangan. Salah satu Kepala SPPG melaporkan adanya penolakan dari sejumlah sekolah elit dengan ribuan siswa. Meskipun telah melibatkan pihak aparat seperti Danramil dan Kapolsek sebagai mediator, sekolah-sekolah tersebut tetap memilih untuk tidak bergabung dalam program MBG.
Nanik menekankan bahwa status kepesertaan dalam program MBG bersifat sukarela. Menurutnya, jika sebuah sekolah merasa siswanya berasal dari keluarga mampu dan kebutuhan gizinya sudah tercukupi secara mandiri, maka penolakan tersebut bukanlah sebuah masalah. Ia menegaskan bahwa sekolah yang tidak mengambil program ini tidak boleh dicap sebagai penghambat program pemerintah.
Secara prinsip, pemerintah memang ingin memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang optimal. Namun, Nanik mengingatkan bahwa energi para petugas di lapangan sebaiknya dialihkan untuk menjangkau kelompok yang jauh lebih membutuhkan daripada memaksakan program ke sekolah-sekolah yang sudah mapan secara ekonomi.
Sebagai solusi atas kendala tersebut, BGN menyarankan agar distribusi manfaat diperluas ke sektor lain. Kelompok sasaran seperti pesantren kecil, anak putus sekolah, anak jalanan, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita harus menjadi prioritas utama. Nanik berharap para Kepala SPPG lebih aktif memetakan warga di luar sekolah formal yang selama ini belum tersentuh bantuan pemenuhan gizi. (*)
Editor : Indra Zakaria